RAKYATKU.COM - Anggota DPRD Sulsel, Rudy Pieter Goni menduga bantuan sosial tidak tepat sasaran. Mengapa? Ada warga yang antre sambil main ponsel mewah.
Dia mengatakan, beberapa fakta memperlihatkan masyarakat yang antre mengambil bantuan tersebut adalah mereka yang tampak bukan seperti warga miskin.
"Kita melihat mereka ngantre sambil menelepon dengan handphone yang cukup wah harganya," kata RPG, sapaan akrab Rudy Pieter Goni di DPRD Sulsel, Rabu (4/8/2021).
Baca Juga : Dugaan Politisasi Bansos Jadi Sorotan Jelang Pencoblosan Pilkada Makassar
Legislator dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengatakan bantuan sosial tersebut selayaknya diberikan kepada mereka yang betul-betul merasakan dampak dari pandemi Covid-19 ini.
Contohnya, pekerja sektor informal yang harusnya mendapatkan jatah bantuan sosial tersebut.
"Harusnya yang dapat itu mereka yang betul-betul merasakan dampaknya seperti pekerja sektor informal, ojol (ojek online) misalnya. Penghasilan mungkin ada tapi sangat berkurang sehingga merek membutuhkan suntikan bantuan," sambungnya.
Baca Juga : Dugaan Politisasi Bansos Jadi Sorotan Jelang Pencoblosan Pilkada Makassar
Dia mengungkapkan, penerima bantuan tersebut seyogyanya didata dengan baik dan akurat. Para pekerja yang terpaksa harus mengalami PHK akibat Covid-19 disebut seyogyanya mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).
"Ini yang sebaiknya didata Disnaker dan perusahaan yang melakukan PHK. Perusahaan mendata karyawannya yang di-PHK kemudian disampaikan ke Disnaker. Disnaker yang menginformasikan ke Dinsos agar mereka mendapatkan bantuan," jelasnya anggota Komisi A DPRD Sulsel itu.
