RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Wali Kota Makassar, tettere" href="https://rakyatku.com/tag/mohammad-ramdhan-pomanto">Mohammad Ramdhan Pomanto, sudah menyiapkan solusi pencegahan monopoli harga dan barang di kalangan pelaku usaha.
Idenya terungkap saat Ketua Komisi Pengawasan Pelaku Usaha (KPPU) Wilayah VI, Hilman Pujana, bertandang ke kediaman pribadi Wali Kota Makassar, Jalan Amirullah, Selasa (15/6/2021).
Danny Pomanto, sapaan Wali Kota Makassar, akan membentuk sistem mart berjalan yang dinamakan “Tettere”. Sistem ini nantinya akan memakai sepeda listrik.
Baca Juga : Wali Kota Makassar Jamin Stok Elpiji Aman, Pertamina Bentuk Satgas Rafi
“Saya juga ada mau bikin tettere, tettere itu toko elektronik apa gitu saya lupa. Jadi saya bikin mart berjalan. Pagandeng, tapi saya pakai sistem sepeda listrik. Jadi dia dari rumah ke rumah. Dari lorong ke lorong. Karena saya lihat ada terjadi monopoli di pasar,” ungkapnya.
Rencananya, Danny akan membentuk Tettere sebanyak 1.000 unit sepeda listrik.
“Sekalian go green. Nanti pasokan sayurnya kita adang memang di perbatasan atau langsung dari sumbernya,” sebut Danny.
Baca Juga : Bersama Pejabat Pemkot Makassar,Zulkifli Nanda Belajar Tata Kelola Utilitas Bawah Tanah
Danny juga menegaskan idenya ini tidak akan mematikan pasar-pasar ritel. Namun, dia akan tetap mengevaluasi dan mengecek izin-izin dari supermarket.
Sementara, Ketua KPPU Wilayah VI, Hilman Pujana, mengapresiasi rencana Danny. Katanya, pihaknya tidak keberatan dan malah mendukung.
“Pada dasarnya kami tidak berkeberatan, cuman tinggal nanti teknisnya seperti apa. Kalau di kami intinya adalah apakah ada pembatasan atau tidak terhadap pelaku usaha yang lain. Kan tentunya ini ada intervensi pemerintahan. Kalau kita bicara pasar kan seberapa sih ini market yang diintervensi oleh pemerintah? Kalau misal penjualan beras di lorong-lorong itu, mereka jadi penjual, target market mereka siapa, masyarakat di lorong itu juga," paparnya.
Baca Juga : Wali Kota Makassar Janji Alokasikan Rp1 Miliar Dana Hibah untuk Masjid Al-Markaz
Hilman juga menyampaikan KPPU berfokus pada pelanggaran persekongkolan dan tender pada pelaku usaha. Soal pendirian otoritas berada pada pemerintah setempat.
“Kewenangan di Pak Wali masalah mau jumlahnya berapa di Makassar ini. Kalau Bapak merasa sudah cukup penambahan supermarket itu Bapak berhak setop. Kami dukung itu,” jelasnya.
Sejauh ini, sebanyak 573 mart yang ada di Kota Makassar (Alfamidi 61 toko, Alfamart 246 toko, dan Indomaret 266).
