RAKYATKU.COM, WAJO – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memasuki usia ke-28 dengan semangat baru melalui tema "Arah Baru, Amanat Ekonomi Konstitusi". Puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-28 PKB akan digelar pada Kamis, 23 Juli 2026, dan dijadwalkan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Momentum Harlah tahun ini menjadi tonggak penting bagi PKB dalam memperkuat komitmennya terhadap pembangunan ekonomi nasional yang berlandaskan amanat konstitusi sekaligus memperkokoh konsolidasi organisasi hingga ke daerah.
Menjelang puncak perayaan, Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) membuka Gelaran Ekonomi Rakyat dan Diskusi Publik bertajuk "Arah Baru, Amanat Ekonomi Konstitusi" di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Baca Juga : Bacaleg PKB Wajo Pakai Sarung Lengkap dengan Peci Saat Daftar di KPU untuk Pemilu 2024
Dalam sambutannya, Gus Muhaimin menegaskan bahwa arah baru pembangunan ekonomi yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto merupakan pilihan strategis yang lahir dari pembelajaran panjang perjalanan ekonomi Indonesia selama 25 tahun terakhir.
Menurutnya, gagasan tersebut telah lama menjadi bagian dari pemikiran Presiden Prabowo dan kini menjadi momentum untuk diwujudkan melalui kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat.
"PKB bergabung bersama Pak Prabowo dengan semangat yang sama, yakni menghadirkan arah baru pembangunan ekonomi agar pengalaman 25 tahun terakhir menjadi pelajaran menuju kebijakan yang lebih tepat," ujar Gus Muhaimin.
Baca Juga : Bacaleg PKB Wajo Pakai Sarung Lengkap dengan Peci Saat Daftar di KPU untuk Pemilu 2024
Ia menambahkan, tantangan terbesar saat ini bukan lagi pada konsep, melainkan pada implementasi kebijakan di lapangan. Karena itu, perubahan pola pikir birokrasi menjadi kunci agar berbagai program pemerintah dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, Ketua DPC PKB Kabupaten Wajo, Haji Sumardi Arifin, menyampaikan bahwa Harlah ke-28 menjadi momentum lahirnya semangat baru bagi kepengurusan PKB Wajo yang terbentuk melalui proses seleksi yang lebih objektif, transparan, dan profesional.
Ia menjelaskan, pembentukan kepengurusan dimulai sejak Februari 2026 melalui pemetaan calon pengurus oleh Tim Lima DPW PKB Sulawesi Selatan atas arahan DPP PKB. Selanjutnya dilakukan Musyawarah Cabang (Muscab), dilanjutkan dengan dua tahap Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) sebelum akhirnya DPP menetapkan susunan kepengurusan definitif.
Baca Juga : Bacaleg PKB Wajo Pakai Sarung Lengkap dengan Peci Saat Daftar di KPU untuk Pemilu 2024
"Alhamdulillah, seluruh DPC PKB se-Indonesia telah mengikuti pelantikan serentak yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP PKB di Kota Tua, Jakarta, pada 22 Juli 2026. Ini menjadi bagian dari rangkaian Harlah ke-28 PKB yang puncaknya berlangsung pada 23 Juli," ujar Sumardi.
Menurutnya, mekanisme tersebut menunjukkan keseriusan DPP PKB dalam membangun organisasi yang semakin kuat melalui regenerasi kepemimpinan dan kaderisasi yang berkualitas.
Ia menegaskan bahwa tema "Arah Baru, Amanat Ekonomi Konstitusi" harus diwujudkan melalui kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, penguatan ekonomi kerakyatan, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada rakyat.
Baca Juga : Bacaleg PKB Wajo Pakai Sarung Lengkap dengan Peci Saat Daftar di KPU untuk Pemilu 2024
"PKB Wajo siap mengawal setiap kebijakan yang berpihak kepada masyarakat sekaligus memperkuat konsolidasi partai hingga ke tingkat akar rumput sebagai bagian dari pengabdian kepada bangsa dan negara," tegasnya.
Rangkaian Harlah ke-28 PKB juga diisi dengan pelantikan serentak 514 Dewan Pengurus Cabang (DPC) dan 38 Dewan Pengurus Wilayah (DPW) di seluruh Indonesia, Ijtima Ulama yang menghadirkan para kiai dan pengasuh pondok pesantren dari berbagai daerah, serta diskusi publik bersama para pakar untuk membahas arah pembangunan ekonomi nasional.
Melalui momentum Harlah ke-28, PKB menegaskan komitmennya untuk terus bertransformasi menjadi partai yang modern, profesional, adaptif, dan berpihak kepada kepentingan rakyat melalui digitalisasi tata kelola organisasi, penguatan kaderisasi, regenerasi kepemimpinan, serta pembangunan ekonomi kerakyatan sesuai amanat konstitusi. (Rls)
