Rabu, 05 Mei 2021 21:53

Dibuka Presiden RI Joko Widodo, Gubernur dan Kepala Bappeda Sultra Hadiri Musrenbangnas

Alief Sappewali
Konten Redaksi Rakyatku.Com
Dibuka Presiden RI Joko Widodo, Gubernur dan Kepala Bappeda Sultra Hadiri Musrenbangnas

Tahun 2022 sebagai momentum bangkitnya Indonesia dari pandemi dengan mewujudkan transformasi ekonomi, sekaligus sebagai landasan menuju Indonesia Maju pada 2045.

RAKYATKU.COM -- Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2021 yang digelar secara daring, Selasa (4/5/2021).

Kepala Bappeda Sultra, Johannes Robert Maturbongs turut mendampingi gubernur mengiktui acara yang digelar oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas itu di rumah jabatan gubernur.

Musrenbangnas dibuka Presiden RI Joko Widodo dan dihadiri Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin, serta para menteri Kabinet Indonesia Maju. Musrenbangnas 2021 digelar dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang mengusung tema “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”.

Baca Juga : Dukung Industri Smelter di Sulawesi, PLN Jamin Pasokan Listrik

Dalam agenda tahunan Kementerian PPN/Bappenas, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa merencanakan pembangunan pada 2022 sebagai momentum bangkitnya Indonesia dari pandemi dengan mewujudkan transformasi ekonomi, sekaligus sebagai landasan menuju Indonesia Maju pada 2045.

 

Sebagai RKP tahun ketiga dalam konteks Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, RKP 2022 dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional (PN), yaitu Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan, Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan, SDM Berkualitas dan Berdaya Saing, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar, Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Baca Juga : Sinergi PLN-KPK-ATR/BPN Berhasil Amankan 1.319 Persil Tanah di Sultra

“Untuk itu, pada pagu indikatif tahun 2022, terdapat tiga PN yang mendapatkan prioritas alokasi, yakni PN 3 sebesar Rp237 triliun, PN 5 sebesar Rp125,7 triliun, dan PN 2 sebesar Rp106,2 triliun. Untuk memastikan implementasi amanat Presiden yakni 'Making Delivered', Bappenas melaksanakan peran sebagai clearing house dalam pelaksanaan Major Project yang diharapkan dapat mendukung pemulihan ekonomi melalui pengembangan kawasan industri dan smelter, food estate, destinasi wisata reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi pendidikan keterampilan dan transformasi digital,” urai Menteri Suharso.

RKP 2022 menetapkan sejumlah sasaran pembangunan, yakni Pertumbuhan Ekonomi 5,4–6,0 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka 5,5–6,2 persen, Tingkat Kemiskinan 8,5–9,0 persen, Rasio Gini 0,376–0,378, Indeks Pembangunan Manusia 73,44–73,48, Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 26,8–27,1 persen, Nilai Tukar Petani 102–104, dan Nilai Tukar Nelayan 102–105.

Baca Juga : BPKP dan APIP Tingkatkan Sinergitas Pengawasan Keuangan Pemprov Sultra

Menteri Suharso menekankan, untuk mencapai sasaran tersebut, transformasi ekonomi pada 2022 harus dilaksanakan secara inklusif dan terpadu. Salah satunya dengan meningkatkan daya beli dan usaha.

Selain itu, transformasi ekonomi juga didukung dengan diversifikasi ekonomi yang dilakukan dengan peningkatan nilai tambah, penguatan ketahanan pangan, pembangunan rendah karbon, dan peningkatan pemerataan infrastruktur, serta kualitas layanan digital.

“Tantangan Indonesia tidak saja pemulihan ekonomi nasional, namun juga transformasi ekonomi dalam jangka menengah dan panjang yang harus dilakukan dari sekarang,” ucap Menteri Suharso.

Baca Juga : Pemprov Sultra Teken Kerjasama Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan

Dalam Musrenbangnas 2021, Kementerian PPN/Bappenas memberikan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2021, anugerah evaluasi kreatif dalam bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah yang berprestasi dalam menghasilkan perencanaan berkualitas, mencapai target-target pembangunan daerah, dan berinovasi guna mengatasi masalah pembangunan di daerah.

Selain PPD 2021, Kementerian PPN/Bappenas juga menganugerahkan Penghargaan Khusus Daerah di Bidang Inovasi Pembiayaan Alternatif Skema KPBU serta Penghargaan Khusus Daerah di Bidang Ekonomi Hijau dan Rendah Karbon.

Penulis : Lisa Emilda
#Pemprov sultra #Ali MAzi