RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar diingatkan untuk tidak tergesa-gesa melakukan uji coba pembelajaran tatap muka. Hal ini mengingat pandemi COVID-19 belum ada tanda-tanda akan berakhir.
Sekretaris Komisi D DPRD Kota Makassar, Saharuddin Said, mengatakan perlu pertimbangan matang sebelum Pemerintah Kota Makassar sampai pada keputusan uji coba pembelajaran tatap muka.
"Jangan sekali-kali berani buka sekolah kalau gurunya tidak masif dan semuanya telah divaksin, itu catatannya. Apakah ada jaminan jika guru divaksin sementara peserta didik tidak semua akan baik-baik saja," kata Saharuddin Said, kepada Rakyatku, Selasa (6/4/2021) sore.
Baca Juga : Komisi B DPRD Makassar Bahas Pendirian Perumda Terminal Makassar Metro
Saharuddin mengatakan, jumlah masyarakat yang akan divaksin tidak berbanding lurus dengan persediaan vaksin. Bahkan kalau semua guru divaksin, jumlah siswa yang membutuhkan vaksin pun lebih banyak.
"Sedangkan jumlah siswa lebih banyak daripada guru, tetapi itu tidak mungkin dilaksanakan karena keterbatasan jumlah vaksin. Yang diutamakan vaksin dulu adalah semua yang berhubungan dengan pelayanan publik yang berhubungan langsung dengan masyarakat," tambah legislator dari Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.
Dengan kondisi tersebut, Saharuddin menyampaikan beberapa poin masukan yang bisa menjadi solusi untuk melakukan percobaan pembelajaran tatap muka.
Baca Juga : Legislator PKB Dorong Prioritas Pendidikan di Makassar Contoh Jepang
"Ada formulasi yang harus dibuat, mungkin dengan pengurangan jumlah siswa. Yang tadinya rencana dibagi dua menjadi sepertiga saja agar jarak duduk siswa saat belajar semakin jauh. Kemudian jam sekolah harus diperhatikan. Tidak boleh ada jam istirahat. Kenapa? karena jam istirahat akan memacu siawa bermain, kumpul-kumpul. Tidak boleh ada kantin sekolah buka," beber legislator yang terpilih di dapil Makassar II tersebut.
Selain itu, kecakapan guru untuk menyajikan mata pelajaran dengan waktu yang cukup singkat, kata Saharuddin, sangat penting. Bahkan, dia mengatakan perlu disiagakan Satgas COVID-19 di tiap sekolah untuk memantau kepatuhan terhadap protokol kesehatan.
"Terkait mata pelajar tergantung gurunya bagaimana caranya merangkum yang terpenting mengingat jam yang terbatas. Terpenting jangan ada siswa yang sakit datang ke sekolah. Makanya dibutuhkan satgas dari Dinkes, harus ada di setiap sekolah agar lebih tegas. Kalau guru dan anak mungkin bisa mengatur," jelasnya.
Baca Juga : Ketua Fraksi Golkar DPRD Makassar Sebut Pemuda Kekuatan Pembangunan
Sebelumnya, Pemerintah Kota Makassar menyebut uji coba pembelajaran tatap muka layak dan perlu karena sudah ada kurang lebih 5.000 guru yang telah divaksinasi. Meski demikian, Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto, mengatakan akan tetap mengikuti instruksi Pemprov Sulsel untuk membuka sekolah secara resmi setelah Juni.
Pemprov Sulsel secara keseluruhan memperpanjang kebijakan sekolah virtual hingga 25 Juni mendatang. "Kita ikut Pak Gubernur," kata Danny, sapaan akrab Wali Kota, beberapa waktu lalu.
