RAKYATKU.COM,JENEPONTO -- Pemerintah Kabupaten Jeneponto, Syafruddin Nurdin membuka pra musyawarah perencanaan pembangunan (pra musrenbang) rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2021 tingkat Kabupaten Jeneponto.
Pra musrenbang berlangsung di ruang pola Panrannuanta, kantor bupati Jeneponto, Rabu (31/3/2021). Wakil Ketua II DPRD Jeneponto H Imam Taufiq Bohari dan beberapa anggota DPRD lainnya ikut hadir.
Selain itu juga hadir para kepala organisasi perangkat daerah, para camat bersama dengan delegasi kecamatan, kepala bidang lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto, kepala Subag Perencanaan lingkup pemkab.
Baca Juga : Desa Wisata Kassi Rumbia, Jadi Tuan Rumah Peluncuran Program Ekosistem Keuangan Inklusif
Sebagaimana dalam RPJM nasional tahun 2018-2024 serta sejalan dengan amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014, bahwa sasaran-sasaran pembangunan nasional dan daerah harus berfokus pada penanggulangan kemiskinan (pro poor).
Termasuk juga peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat peningkatan dan pemerataan kesempatan kerja dan lapangan berusaha, peningkatan akses pelayanan publik (pro accesbility), meningkatkan daya saing daerah dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
"Dokumen perencanaan pembangunan daerah termasuk RKPD tahun 2022 harus melakukan pengarusutamaan atau mainstreaming dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah," kata Sekda Jeneponto, Syafruddin Nurdin.
Baca Juga : Pemkab Jeneponto dan PLN Punagaya Jajaki Kerjasama Pemanfaatan Limbah Bonggol Jagung
Pra musrenbang rangkaian dari pelaksanaan musrenbang RKPD yang akan dilaksanakan pada 1 April. Pra musrembang merupakan forum atau wadah untuk melakukan sinergitas, sinkronisasi, prioritisasi, dan penajaman.
"Kegiatan pra musrembang ini merupakan proses penyepakatan terhadap usulan yang masyarakat telah bahas pada forum gabungan perangkat daerah yang dilaksanakan dari 25 Maret sampai dengan 9 Maret kemarin dengan empat bidang gabungan yakni bidang pendidikan, ekonomi, sumber daya alam, kesehatan dan infrastruktur yang telah diverifikasi secara berjenjang dalam sistem informasi pemerintahan daerah," sebutnya.
Baca Juga : Sabung Ayam di Jeneponto Berujung Tragis, 1 Tewas dan Dua Orang Kritis di Rumah Sakit
Sekda Jeneponto itu, menegaskan bahwa situasi dan kondisi keuangan nasional yang tidak stabil akibat pandemi Covid-19 dan berimplikasi pada melemahnya kapasitas fiskal daerah.
"Dalam proses penyusunan RKPD tahun 2022 harus benar-benar dilakukan perencanaan dan penganggaran yang berbasis pada prioritas atau yang disebut dengan (money follow program) dengan prinsip efektif, efisien, dan ekonomis," terangnya.
Di akhir sambutannya, ia berharap bahwa nantinya RKPD yang dibahas tersebut dapat menjadi rujukan utama dalam menyusun APBD tahun 2002.
Baca Juga : Kanwil Kemenkumham Sulsel Lakukan Pendampingan Penilaian KKP HAM dan Pelaporan Aksi HAM di Tiga Kabupaten
"Kami berharap kegiatan ini merupakan media untuk mempertemukan aspirasi baik aspirasi yang berasal dari masyarakat melalui hasil musrembang maupun aspirasi yang berasal dari pokok-pokok pikiran DPRD hasil reses dan temu konstituen," sambungnya.
Sehingga kata dia, tidak ada lagi kegiatan bersifat dadakan yang muncul ketika pembahasan APBD dilakukan dalam artian semua aspirasi sudah dapat terakomodasi melalui mekanisme perencanaan.
Sementara ditempat lain, Wakil Bupati Paris Yasir membuka acara musyawarah perencanaan pembangunan anak (Musrenbang Anak) yang di gedung Sipitangarri, Rabu (31/3/2021).
Baca Juga : Lolos Verifikasi Sebagai Peserta Pemilu, Ketua Gelora DPD Jeneponto Gelar Baksos
Hal tersebut diinisiasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang dilaksanakan dengan tujuan agar mendorong dan menfasilitasi masyarakat dalam memberi ruang kepada anak-anak.
Agar terlibat langsung pada proses perencanaan pembangunan, untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan menghormati hak-hak dan memberikan jaminan keberpihakan terhadap anak dalam pembangunan
"Penyelenggaraan musrembang anak pada hari ini merupakan suatu momentum untuk mengembang visi dan misi yang penting, strategis serta monumental dalam menjamin hak asasi dan kehormatan anak Indonesia khususnya di Kabupaten Jeneponto," begitu kata Paris Yasir.
Baca Juga : Lolos Verifikasi Sebagai Peserta Pemilu, Ketua Gelora DPD Jeneponto Gelar Baksos
Selanjutnya, bahwa anak yang dilibatkan pada kegiatan Musrenbang adalah anak-anak pilihan, terbaik dari tiap kecamatan yang berkesempatan mengekspresikan pendapat dalam hal membuat perencanaan pembangunan.
Wakil Bupati juga berharap usulan serta masukan dari musrembang anak tersebut dapat terealisasi dalam bentuk program dan kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD provinsi APBN juga pada pembiayaan lainnya, sehingga terwujud harapan anak dalam pembangunan
"Kesepakatan Pemerintah tentang usulan program yang diuraikan dalam Cluster Prioritas pembangunan anak di Jeneponto tahun anggaran 2022 dan menjadi kebijakan prioritas yang dijabarkan ke dalam program," ujarnya.
Baca Juga : Lolos Verifikasi Sebagai Peserta Pemilu, Ketua Gelora DPD Jeneponto Gelar Baksos
Hal tetsebut, untuk dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah sesuai tugas fungsi dan kewenangan serta terintegrasi ke dalam kegiatan anak, dengan demikian sasaran pembangunan dapat dicapai lebih optimal
Hadir kepala Bappeda, Kepala Dinas Pendidikan dan beberapa perangkat daerah lingkup Pemkab Jeneponto, ketua forum pemberdayaan perempuan dalam (Kadis DP3A), kepala Korwil Kecamatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jeneponto, delegasi anak tingkat kecamatan, para fasilitator relawan forum anak.
