RAKYATKU.COM - Pilkada serentak dipastikan berlangsung 2024. Beberapa fraksi setuju dengan pendapat Presiden Joko Widodo agar UU Pemilu tidak sering direvisi.
Terbaru, Partai NasDem telah bersikap. Mereka menolak revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Ada yang lebih mendesak dibandingkan mengubah undang-undang.
Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh mengatakan, Indonesia saat ini tengah berjuang menghadapi pandemi Covid-19 dan melakukan upaya pemulihan ekonomi.
Baca Juga : Jelang Pilkada, Ketua Nasdem Sulsel: Kita Butuh Masukan dan Saran
"Cita-cita dan tugas NasDem adalah sama dengan Presiden, yakni untuk kemajuan dan masa depan bangsa yang lebih baik," ujar Surya Paloh dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (6/2/2021).
Menurutnya saat ini yang terpenting adalah pengendalian pandemi, daripada pelaksanaan Pilkada yang tengah dibahas dalam revisi UU Pemilu.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengumpulkan mantan tim suksesnya di Pilpres 2019, Kamis (28/1/2021). Salah satu yang dibahas adalah revisi UU Pemilu.
Baca Juga : Tok! NasDem Sulsel Usung Tasming Hamid di Pilwalkot Parepare
Jokowi mengisyaratkan menolak revisi UU Pemilu. Khususnya aturan yang menyangkut gelaran pilkada digelar pada 2022 dan 2023.
Jokowi beranggapan UU Pemilu sebaiknya tidak diubah setiap menjelang Pemilu. Jokowi heran, aturannya belum lama berjalan sudah diganti lagi.
