RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Sudah beragam keluhan masyarakat yang direkam langsung Moh Ramdhan "Danny" Pomanto dalam lawakannya pada agenda kampanye dialogis Pilwalkot Makassar 2020.
Kali ini di Kelurahan Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate. Jumat (23/10/2020), Danny Pomanto bertatap muka dengan sejumlah warga dan tokoh masyarakat (tomas) setempat.
Di sini, ada beragam keluhan warga yang diharap menjadi perhatian Danny Pomanto jika kelak terpilih nanti pada 9 Desember mendatang.
Baca Juga : Wali Kota Makassar Lantik dan Ambil Sumpah 624 ASN PPPK
Ketua RW 3, Abd Rais Naba mengungkapkan. Di wilayah pesisir tempat tinggalnya sangat diperlukan Puskesmas Pembantu. Baginya itu penting. Mengingat wilayah Kelurahan Tanjung Merdeka sangat strategis.
"Di Tanjung Merdeka ini, terkhusus yang ada di RW 4 5 6 berada di kawasan pesisir. Satu hal yang kami sampaikan, tidak ada puskesmas pembantu. Itu perlu ada puskesmas pesisir," ungkapnya.
Tidak hanya itu, Rais Naba juga menyampaikan persoalan lainnya. Mengenai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Hak dasar warga Tanjung Merdeka itu baginya, sangat sulit terpenuhi dan dijangkau.
Baca Juga : Wali Kota Ajak Ramaikan Malam Takbiran dan Salat Ied pada Tiga Lokasi di Makassar
"Kita di sini dipukul rata oleh BPHTB. Seharusnya masyarakat lokal yang ada sekitar 30 persen jumlahnya ini, hak kepemilikan (tanah) perlu diperhatikan. Dan jangan diratakan BPHTB-nya dengan warga yang ada di perumahan. Kenapa harga tanah jauh di bawah ketimbang BPHTB," keluhnya.
"Kami sangat berharap ke depan, BPHTB dapat ditinjau kembali. Karena banyak masyarakat yang tidak bisa urus tanahnya. Padahal Ini kan hak dasar masyarakat yang harus menjadi perhatian pemerintah," tambah Rais Naba melanjutkan.
Masalah lahan pekuburan pun dia disampaikan. Dia percaya, di tangan Danny Pomanto persoalan itu dapat diselesaikan nanti.
Baca Juga : PDAM Makassar Raih Predikat Bintang 4, Beni Iskandar Dinobatkan Top CEO 2024
Dengan begitu, di hadapan warga, Rais Naba berharap jangan sampai melakukan tindakan yang merugikan Danny Pomanto bersama pasangannya Fatmawati Rusdi.
"Jangan kita blunder. Sebentar lagi 9 Desember. Oleh karena itu, jangan ada dusta di antara kita. Jangan sampai di sini kita katakan satu, tapi pada akhirnya ada dusta di antara kita. Saya berharap jangan terulang lagi. Kita pernah kolom kosong, sekarang kita satu," tegas dia.
Di tempat terpisah. Berbeda yang diutarakan Daeng Kio. Selaku Ketua RT1 RW4 Keluraham Barombong, dia mengeluhkan pencairan insentif Ketua RT/RW. Tidak tepat waktu. Bahkan, insentifnya di beberapa bulan terakhir ini belum dia terima.
Baca Juga : Pemkot Makassar Raih Lima Penghargaan Top BUMD 2024
"Selama bapak (Danny) tidak memimpin, insentif dibayar tidak tepat waktu. selama bapak memimpin dulu, tepat waktu. Sekarang tidak. Sampai sekarang tidak ada insentif," ucapnya.
Selain itu, Danny Pomanto juga menampung aspirasi lainnya. Soal irigasi, lampu lorong, kartu KIS, KTP, paving block, hingga bantuan terhadap petani dan pedagang kelapa.
Tidak banyak berubah, Wali Kota Makassar periode 2014-2019 itu memberi perhatian khusus terhadap keluhan tersebut.
Baca Juga : Pemkot Makassar-Bank Sulselbar Segera Adakan Koridor Kota Makan Enak 24 Jam
"Jadi soal BPHTBnya itu, zonasinya yang salah. InsyaAllah, awal menjabat nanti kalau terpilih, satu tahun menjabat saya perbaiki zonasinya. Harusnya memang masyarakat yang di belakang dan di depan tidak boleh sama (pembayarannya)," kata Danny Pomanto.
Soal layanan kesehatan, Danny Pomanto akan membuat puskesmas pembantu di setiap keluharan. Tidak hanya di Tanjung Merdeka.
"Termasuk posyandu, kita buat sama. Termasuk kita buat community center, semua kegiatan ada di situ. Terkait lahan kuburan, saya dulu pernah punya konsep. Pemkot Makassar siapkan lahan kuburan. Misalnya di Takalar kita beli tanah. Jadi masyarakat di selatan ke Takalar, di utara di Moncongloe (Maros). Dulu begitu. Kenapa Sudiang sudah hampir penuh, karena tanah semakin mahal. Insyaallah. Saya kira ini jadi perhatian ADAMA (akronim Danny-Fatma," jelas dia.
