Rabu, 14 Oktober 2020 17:53

Bupati Jeneponto Hadiri Rakor DPMPTSP Bersama MenPAN di Makassar

Alief Sappewali
Konten Redaksi Rakyatku.Com
Bupati Jeneponto Hadiri Rakor DPMPTSP Bersama MenPAN di Makassar

Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah dalam sambutannya mengatakan, komitmen pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mewujudkan pelayanan singkat cukup 30 menit.

RAKYATKU.COM,JENEPONTO -- Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Tjahjo Kumolo hadir di Makassar, Rabu (14/10/2020).

Dia menghadiri rapat koordinasi bertema, "Mewujudkan Sulsel yang ramah investasi bersih melayani" yang digelar Dinas PMPTSP Sulsel.

Rakor dihadiri gubernur Sulsel, para bupati dan wali kota, serta kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Sulawesi Selatan. Bupati Jeneponto H Iksan Iskandar ikut hadir.

Baca Juga : Pemkab Jeneponto dan PLN Punagaya Jajaki Kerjasama Pemanfaatan Limbah Bonggol Jagung

Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah dalam sambutannya mengatakan, komitmen pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mewujudkan pelayanan singkat cukup 30 menit.

"Senada dengan MenPAN-RB Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa reformasi birokrasi saat ini merupakan bagian dari visi misi presiden dalam hal pelayanan masyarakat yang cepat dalam hitungan menit saja," terangnya.

Bupati Jeneponto H Iksan Iskndar yang turut hadir dalam kegiatan tersebut mengungkapkan bahwa kepala daerah berkomitmen dalam menyederhanakan perizinan sesuai visi dan misi Presiden Joko Widodo.

Baca Juga : Sabung Ayam di Jeneponto Berujung Tragis, 1 Tewas dan Dua Orang Kritis di Rumah Sakit

"Dan momentum ini menjadi langkah strategis ke depan dalam mengimplementasikan," kata Iksan seperti dilaporkan Kabag Humas Pemkab Jeneponto, Mustaufiq Patta.

Pada kegiatan tersebut, para kepala daerah menandatangani MoU percepatan dan kemudahan investasi.

Kepala Dinas PTSP Sulsel, Jayadi Nas mengatakan, rapat koordinasi PTSP kabupaten/kota se-Sulsel bertujuan menyamakan persepsi serta menjalin sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota.

Baca Juga : Kanwil Kemenkumham Sulsel Lakukan Pendampingan Penilaian KKP HAM dan Pelaporan Aksi HAM di Tiga Kabupaten

"Pertama, peningkatan dan percepatan pelayanan perizinan dengan sistem digital, dalam mendorong digitalisasi pelayanan di Sulsel," ungkapnya.

Menurut dia, saat ini hampir semua pelayanan dilakukan secara digital. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan kemudahan terhadap investor, baik domestik maupun internasional.

"Ini semua berkat dorongan dari Bapak Gubernur Sulsel, sehingga praktis semua pelayanan di PTSP Sulsel telah berlangsung secara digital. Saya berharap, mudah-mudahan sebentar Bapak Gubernur dan seluruh bupati akan melakukan MoU tentang seluruh perizinan," sebutnya.

Baca Juga : Lolos Verifikasi Sebagai Peserta Pemilu, Ketua Gelora DPD Jeneponto Gelar Baksos

"Selama ini dilakukan di Pemprov Sulsel, itu kami berikan kepada pemerintah kabupaten/kota. Dan pelayanan ini juga, kami berharap bisa sampai juga di tingkat desa dan kelurahan," jelasnya.

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, Achmad Idrus, mengajak investor nasional agar menjadikan investor lokal sebagai partner saat menanam modal di Sulsel.

"Kalau ada investor datang dari Jakarta atau dari luar mestinya partner dari pengusaha lokal. Jangan sampai ada kasus-kasus sosial antara pengusaha nasional dengan lokal. Itu sangat penting," kata Achmad Idrus saat mewakili kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI di Hotel Claro Makassar.

Baca Juga : Partai Persatuan Pembangunan Jeneponto Gelar Pendidikan Politik

 

Penulis : Samsul Lallo
#jeneponto