RAKYATKU.COM - Dalam berbagai kesempatan berdialog dengan warga calon wali kota dan wakil wali kota Makassar, Munafri Arifuddin-Abd Rahman Bando (Appi-Rahman) banyak mendengarkan keluhan dan masukan.
Keluhan-keluhan ini menyangkut masalah kesejahteraan, kebersihan, keamanan, krisis air bersih, banjir, dan berbagai masalah lainnya.
Sama halnya ketika Rahman Bando berdialog secara terbatas dengan warga di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 17 Km 11, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Senin (5/10/2020).
Baca Juga : Sudah Komitmen, Appi-Rahman Lanjutkan Perjuangan Tangani Covid-19 di Kota Makassar
Di lokasi tersebut, wakil wali kota nomor urut 2 itu kembali menjumpai warga dengan segudang persoalannya.
"Kalau di sini itu kita lorongnya tidak pernah diperhatikan. Drainase juga selalu bermasalah, makanya kami berharap Pak Appi, Pak Rahman bisa terpilih dan membenahi ini," keluh salah seorang warga, Nur Hasan.
Baca Juga : Akui Kemenangan Rival dengan Kepala Tegak, Appi-Rahman Tuai Pujian
Berbagai persoalan yang sama yang disampaikan masyarakat ini, menurut Rahman Bando, lantaran minimnya upaya pemerintah untuk turun langsung mendengarkan keluhan warga.
Tak hanya itu, kondisi ini juga terus berlarut-larut dikarenakan pola pendekatan yang digunakan masih sebatas pencitraan semata tetapi tidak menghasilkan solusi konkret.
"Kota Makassar itu harus lebih baik dari kota-kota lain. Kita harus betul-betul turun ke bawah (melihat) apa masalah yang dihadapi di setiap wilayah. Problematika masyarakat berbeda antara satu kecamatan dengan kecamatan lainnya. Tadi di sini dikeluhkan soal lorong, soal air bersih, soal drainase, yang mungkin kalau kita di Kecamatan Ujung Pandang beda keluhannya," ucap mantan kepala Dinas Pendidikan Makassar itu.
Baca Juga : Sudah Sempat Crossing, RTK Ungkap Penyebab Appi-Rahman Kalah Atas Danny-Fatma Versi Quick Count
Sebagai birokrat senior yang sudah bekerja selama puluhan tahun di pemerintahan Kota Makassar, Rahman Bando tahu betul bahwa untuk menyelesaikan setiap permasalahan dibutuhkan kerja sama semua pihak di birokrasi.
Menurutnya, bukan hanya tugas wali kota dan wakilnya untuk menyerap aspirasi masyarakat. Keterlibatan kerja dari pejabat lainnya utamanya kepala dinas juga harus didorong untuk terjun langsung.
"Tentu ke depan kita harus banyak turun. Pejabat harus banyak turun. Kepala dinas harus banyak turun mendengarkan langsung ke masyarakat apa problematikanya supaya nanti bisa kembali ke dinasnya merancang program apa yang bisa dibuat untuk menyelesaikan problematika di tingkat wilayah," tutupnya.
