Rabu, 12 Agustus 2020 13:13

Buka Seminar Pengawasan Partisipatif, Bupati Jeneponto: Bawaslu Lincah, Tidak Diragukan Lagi

Fathul Khair Akmal
Konten Redaksi Rakyatku.Com
Buka Seminar Pengawasan Partisipatif, Bupati Jeneponto: Bawaslu Lincah, Tidak Diragukan Lagi

Bupati Jeneponto Iksan Iskandar menyampaikan apresiasi atas penyelengaraan acara tersebut. Kegiatan Bawaslu ini, diharapkan bisa memberi manfaat bagi terselenggaranya Pemilu yang sukses, lancar dan demokratis di daerah ini.

 

RAKYATKU.COM, JENEPONTO - Pemerintah Kabupaten Jeneponto membuka seminar pengawasan Partisipatif, Sinergitas Bawaslu, Pemda dan organisasi masyarakat dalam mewujudkan demokrasi yang bermartabat.

Bupati Jeneponto Iksan Iskandar dalam sambutannya yang diwakili asisten umum Haerul Gassing menyampaikan apresiasi atas penyelengaraan tersebut, ia berharap dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu akan memberikan manfaat bagi terselenggaranya Pemilu yang sukses, lancar dan demokratis didaerah ini.

Baca Juga : 

Patut diberikan penghargaan karena selama ini Bawaslu Jeneponto dan seluruh jajarannya telah bekerja dengan baik dan optimal. Bawaslu juga selama ini telah menunjukkan independensi dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

"Secara nyata telah memberikan konstribusi positif terhadap pembinaan sosial politik masyarakat. Ini tentu berkat kerja-kerja Ketua dan Pimpinan Bawaslu yang hebat, lincah dan kemampuannya tidak diragukan lagi," ujarnya, Rabu (12/8/2020).

Ia menyebutkan setiap pelaksanaan pemilihan umum memiliki nilai strategis dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas dan bermartabat. Kualitas Pemilu tersebut, tentunya tidak hanya diukur dari jumlah peserta, atau lancarnya seluruh tahapan Pemilu.

"Akan tetapi juga dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Ini terus kita lakukan dengan mengajak para pemilik suara untuk menggunakan hak pilihnya dengan baik," terangnya

Di sisi lain, demokrasi yang sehat dan berkualitas terwujud pula dari terwujudnya kondisi masyarakat selaku komponen terbesar dalam Pemilu, yang terhindar dari segala bentuk permasalahan dan dapat membawa dampak terhadap terjadinya perpecahan ditengah-tengah masyarakat.

"Pesta demokrasi yang tidak dapat berjalan dengan baik, akan dapat merusak tatanan sosial masyarakat, sehingga ikut mengganggu stabilitas nasional dan proses pembangunan daerah," sebutnya

Oleh karena itu, bertekad bersama untuk menjaga iklim yang kondusif dan menghindari konflik yang dapat menggoyahkan sendi-sendi kebersamaan dan kedamaian, yang dimungkinkan akan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab.

Bukan hanya dalam skala Pemilihan Umum yang berskala nasional akan tetapi hingga ke tingkat Pemilihan Kepala Desa. Diharapkan Bawaslu ada di sana.

Pendekatan demokrasi melalui pendalaman terhadap nilai kearifan lokal di tengah-tengah masyarakat menjadi pola yang efektif pula dalam membangun partisipasi publik terhadap pelaksanaan Pemilu.

Lembaga Penyelenggara Pemilu, bersama institusi Negara seperti TNI-Kepolisian, dan seluruh lapisan masyarakat dituntut mewujudkan Pemilu selaku wadah strategis dalam membangun sistem politik yang demokratis, guna mewujudkan stabilitas politik nasional.

Peran Pemerintah Daerah dalam pengembangan demokrasi di daerah ini kita arahkan pula pada upaya pemanfaatan berbagai media informasi dan komunikasi. Kita optimalkan media sosial sebagai media yang produktif.
Pelibatan insan pers dan Radio Pemerintah Daerah.

Selain itu, Aparatur Sipil Negara pula senantiasa diarahkan untuk menjunjung tinggi semangat netralitas dan profesionalisme. Netralitas ASN ini sebagai suatu bentuk dukungan pada terjaminnya kedudukan ASN selaku abdi Negara dan abdi masyarakat. Namun dituntut untuk membangun pendidikan politik di tengah-tengah masyarakat.

"Terbitnya Nota Kesepahaman dalam bekerja bersama untuk mewujudkan demokrasi yang bermartabat. Mari kita terus bersama-sama memelihara demokrasi yang sehat dan dinamis, menjaga keutuhan, kerukunan dan menjadikan perbedaan sebagai dinamika dalam setiap pesta demokrasi," tuturnya

Ketua Bawaslu Kabupaten Jeneponto, Saiful mengatakan kegiatan ini seminar pengawasan Partisipatif, Sinergitas Bawaslu, Pemerintah Daerah dan organisasi masyarakat dalam mewujudkan demokrasi yang bermartabat. Dan seluruh komponen masyarakat, dalam rangka peningkata kualitas demokrasi.

"Bawaslu dan Pemerintah Daerah melakukan MoU, dalam membangun kesepahaman bersama pengembangan, penguatan dan peningkatan pengawasan partisipatif masyarakat sebagai upaya dalam rangka mewujudkan demokrasi yang bermartabat di Jeneponto, dalam penyelenggaraan pemilu," tutup Saiful.

Penulis : Samsul Lallo
#Pemkab Jeneponto