RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Pengadaan helikopter, untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulsel, kelihatannya tidak akan terwujud. BPBD Sulsel diketahui, mengusulkan Rp30 miliar, untuk membeli helikopter.
Anggaran itu, diusulkan masuk pada APBD Sulsel 2020. Namun, pembahasan di Komisi E soal ini, berjalan alot. Di tingkat Banggar juga.
Anggaran sebanyak itu, diketahui hanya bisa membeli helikopter dengan kapasitas dua penumpang. Mesinnya, juga cuma satu. Tidak bisa terbang tinggi.
Belum lagi, butuh dana untuk membiayai pilot. Termasuk perawatan.
"Helikopter kita hold (tunda pembahasan). Karena menurut kita Rp30 miliar itu terlalu kecil," kata Ni'matullah, Kamis malam (29/11/2109).
Namun kata Ketua Demokrat Sulsel ini, masih ada peluang. Banggar masih mencari cara, agar bisa mendapat dana lebih. Untuk membeli helikopter yang lebih bagus.
"Sewa itu opsi terakhir. Tadi beberapa teman bilang, kalau memang anggaran di-cut, tolong dikasih anggaran sewa. Setahun Rp5 miliar hingga Rp6 miliar. Supaya ada kepentingan mendesak, bisa dipakai (sewa helikopter)," tambahnya.
Gubernur Sulsel, menanggapi soal kemungkinan DPRD Sulsel, tidak menganggarkan pembelian helikopter ini. Dia menegaskan, helikopter itu, bukan keinginan pribadinya. Tapi untuk kebutuhan Forkopimda.
"Karena kita punya wilayah sangat luas. Pengalaman banjir, 10 kabupaten, daerah terisolir. Kita tidak bisa apa-apa," ujar Nurdin di rumah jabatannya, Jumat (29/11/2019).
Memang, diakui Nurdin, duit yang tersedia hanya Rp30 miliar. Tidak cukup. Apalagi untuk mengangkut bantuan, ke lokasi bencana.
"Jadi kita batalin itu. Itu yang saya bilang, kita sudah batalkan sebenarnya. Kita tunda. Cari alternatif lain," ujarnya.
Alternatif itu, salah satunya meminta Basarnas, untuk menempatkan satu helikopter di Sulsel. Pemprov Sulsel juga, akan menyurat ke Panglima TNI, agar bisa membawa satu helikopter ke Sulsel.
"Jadi, kalau saya ini teman-teman DPR, tolonglah untuk membuat statement yang menyejukkan. Karena kita kalau mau buka-bukaan, buka saja. Saya sudah berbaik hati," tegasnya.
"Tidak ada kepentingan sama sekali. Itu kepentingan kemanusiaan. Bukan kepentingan gubernur. Jadi saya minta itu. Kalau kita mau fair, kita fair saja. Kita siap. Kita fair saja. Kita didampingi KPK. Ya artinya, saya itu apa yang dia sampaikan, itu yang kita pegang," kata Nurdin lagi.
"Jangan A di kita, B di sana. Gak boleh dong. Sampaikan itu. Kita kalau mau kerja jujur, kerja jujur kita. Kita sudah setengah mati jujur kok. Tidak ada kepentingan lain kita, kecuali kepentingan rakyat," ujar mantan Bupati Bantaeng dua periode ini.
"Ingatkan itu DPR. Kita juga akan bicara sama pimpinan. Kalau dia tidak komit, ok kita jalan," tutup Nurdin.
Pada rapat kerja BPBD Sulsel dengan Komisi E, memang belum diamini soal pengadaan helikopter itu. Pembicaraan ini, diminta untuk dibahas ulang di tingkat Banggar.
"Kita meminta untuk dipikirkan ulang. Kalau tidak maksimal, di angka Rp30 miliar, maka kita minta untuk ditunda saja," kata Wakil Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Arum Spink, Rabu (27/11/2019).
Sebagian anggota Komisi E DPRD Sulsel, mengusulkan anggaran itu, dialihkan untuk kebutuhan lain. Misalnya, dia menyebut, anggaran itu dialihkan untuk pembangunan fasilitas RS Labuang Baji.
"Kecuali kemudian, Pemprov Sulsel menggaransi bahwa bisa meng-up ini pengadaan helikopter menjadi Rp100 miliar. Itu perlu kita pertimbangkan," tambah politikus Nasdem ini.
Komisi E tidak mau helikopter ini didatangkan, namun tidak ada anggaran tambahan. Terutama untuk perawatan.
"Jadi kita merekomendasikan, sementara menunda. Kami akan melaporkan ke tingkat Banggar. Dan pimpinan. Tentu menunggu sikap pimpinan masing-masing fraksi," jelasnya.
Alternatif lainnya, lanjut Pipink, Pemprov Sulsel tidak usah membeli helikopter. Cukup menyewa saja.
"Kalau sekali sewa Rp50 juta, berarti kalau dalam 10 kali sewa, dalam setahun cuma bisa menghabiskan Rp500 juta. Karena itu, kita kemudian berharap ini jadi pertimbangan," papar Pipink.
