RAKYATKU.COM - Insiden menarik terjadi dalam rapat kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, Senin (11/11/2019). Ketua Umum Partai Gerindra itu sempat mengeluarkan ancaman.
Hal itu dipicu perdebatan mengenai status rapat kerja tersebut. Tertutup atau terbuka. Sejumlah anggota Komisi I DPR RI mengusulkan agar digelar terbuka, sementara Prabowo menginginkan digelar tertutup.
Perdebatan dimulai anggota Komisi I dari Fraksi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon. Dia mendesak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto membeberkan dukungan anggaran terhadap program-programnya.
"Dukungan anggarannya seperti apa, tolong disampaikan agar ini jadi bahasan kita rapat pagi ini," kata Effendi seusai paparan Prabowo.
Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid, anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Syaifulla Tamliha, dan anggota Fraksi Partai Amanat Nasional Alimin, bergantian menjelaskan bahwa urusan anggaran akan dibahas secara tertutup.
Menurut mereka, hal tersebut telah menjadi keputusan dalam rapat pimpinan komisi dan kelompok fraksi sebelumnya. Selain itu, mereka mengatakan bahwa tradisi rapat-rapat di Komisi Pertahanan selama ini selalu digelar tertutup.
Namun, Effendi ngotot agar Prabowo menyampaikan program kerja disertai dukungan anggaran. Dia pun beralasan dukungan anggaran itu sudah tertuang dalam dokumen presentasi yang disampaikan Prabowo, tetapi tidak dibacakan.
Prabowo menjawab bahwa dirinya akan terbuka soal anggaran, tetapi khusus kepada Komisi I DPR sebagai perpanjangan tangan rakyat. Bukan kepada publik.
Effendi masih berkukuh agar dukungan anggaran itu dipaparkan oleh Prabowo. Menurut dia, anggaran sebesar Rp 131 triliun seperti tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 itu juga sudah bukan rahasia lagi.
Menanggapi hal ini, Prabowo mengatakan tak keberatan menjelaskan kembali ihwal anggaran Rp 131 triliun itu. Namun, dia mengingatkan bahwa topik ini kadang berkaitan dengan isu kesiapan dan kemampuan negara di bidang pertahanan, yang seharusnya menjadi rahasia negara.
Politikus PDIP Adian Napitupulu lantas nimbrung. Membela kolega satu partainya, dia juga meminta agar masalah anggaran itu dibacakan saja.
"Ini kan jadi lucu. Di sini kita paparkan terbuka, tapi enggak mau dibacakan. Sampaikan saja terbuka, dan Pak Menhan tidak keberatan kok. Kenapa yang lebih khawatir pimpinan daripada Pak Menhan," kata Adian.
Menanggapi semua perdebatan itu, Prabowo menolak ditekan untuk bicara terlalu terbuka.
"Kalau saya merasa ditekan untuk terlalu terbuka, saya tidak akan lakukan. Saya bertanggung jawab kepada Presiden RI. Kami bersedia bicara kepada saudara-saudara, apa saja secara tertutup saya bersedia. Mohon maaf saya tidak akan mau bicara terlalu terbuka," kata dia.
Prabowo beralasan tak mau memaparkan anggaran Kemenhan ke publik. Prabowo mengaku tak ingin pihak asing mengetahui kondisi pertahanan RI.
"Secara umum, saya kira pihak manapun bisa mempelajari (pertahanan RI). Namun, sebagai penyelenggara di bidang pertahanan negara, seharusnya kita selalu prudent, hati-hati, dan sedapat mungkin sulit pihak non-Indonesia untuk terlalu mengerti dan memahami kondisi pertahanan kita. Ini sifat yang harus diambil oleh semuanya, itu pendapat saya," kata Prabowo.
"Kalau kita mau bicara soal anggaran, yang penting bahwa pemerintah itu bertanggung jawab. Yang penting adalah kita diawasi. Yang penting adalah bahwa lembaga legislatif, saudara-saudara yang mewakili kekuatan rakyat, yang mewakili rakyat, kedaulatan rakyat, saudara yang perlu untuk benar-benar menguasai," jelasnya.
