Sabtu, 26 Oktober 2019 20:08

Tak Dapat Jatah Usai Berdarah-darah dengan PKPI-PBB, Hanura: Jokowi Tak Perlu Minta Maaf

Alief Sappewali
Konten Redaksi Rakyatku.Com
Wasekjen Hanura, Bona Simanjuntak
Wasekjen Hanura, Bona Simanjuntak

Tiga parpol pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin tak dapat jatah dalam kabinet. Namun, yang bikin iri, dua partai senasib justru dapat kursi.

RAKYATKU.COM - Tiga parpol pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin tak dapat jatah dalam kabinet. Namun, yang bikin iri, dua partai senasib justru dapat kursi.

Pada Pemilu 2019, ada lima parpol pendukung Jokowi-Ma'ruf yang gagal tembus DPR RI. Kelimanya yakni PSI, Perindo, PKPI, Hanura, dan PBB.

Dari lima parpol tersebut, dua di antaranya dapat jatah masuk kabinet. PSI diwakili Surya Tjandra yang diangkat menjadi Wakil Menteri Agraria dan BPN/ATR.

Sementara Perindo diwakili Angela Tanoesoedibjo yang ditunjuk menjadi Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Hal itu membuat iri tiga parpol lainnya. Partai Hanura salah satunya.

"Kalau istilah Pak Erick (Thohir) berkeringat, kami berdarah-darah," ujar Wasekjen Hanura, Bona Simanjutak saat diskusi di d'Consulate, Jakarta Pusat, Sabtu (26/10/2019).

Bona bilang, Hanura lebih fokus memenangkan Jokowi-Ma'ruf sehingga tidak mendapat kursi DPR RI. Hanura hanya mendapatkan kursi DPRD.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan permohonan maaf karena tidak bisa mengakomodasi semua pihak dalam penyusunan kabinet. Jokowi menyebut susunan menteri-wakil menteri Kabinet Indonesia Maju sudah proporsional.

"Saya sadar mungkin yang senang atau yang gembira karena terwakili dalam kabinet itu hanya 34 orang yang dilantik," kata Jokowi di Jakarta, Sabtu (26/10/2019).

Jokowi mengatakan, dalam demokrasi, selalu ada yang terpilih dan tidak terpilih. Pun urusan kabinet yang dinamakan Jokowi sebagai Kabinet Indonesia Maju.

"Itulah meritokrasi, ada yang terpilih, ada yang tidak terpilih karena memang melalui sistem seleksi. Jadi saya mohon maaf tidak bisa mengakomodir semuanya karena ruangnya hanya 34," tutur Jokowi.

Menurut Bona, Jokowi tidak perlu meminta maaf. Sebab, pemilihan menteri merupakan hak prerogatif presiden.

"Jadi ini kebalik bahwa ini bukan hak prerogatif yang harus bagaimana, kayak kemarin Pak Wapres minta maaf, sekarang juga Pak Jokowi sebetulnya tidak perlu minta maaf," lanjut Bona.