RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) berencana memangkas tenaga outsourcing dan honorer K2.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Asri Sahrun Said mengatakan, pihaknya akan lebih mempertegas keberadaan pegawai tersebut yang jumlahnya 25 ribu orang. Sebab selama ini dinilai cukup memberatkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Sulsel.
"Kita mau lihat ada berapa banyak si mereka kita mau lihat apa peran. Masa mau gaji orang yang tidak jelas apa tugasnya peran masing-masing artinya kan kita mau kasi jelas," kata Asri, pada Selasa (27/8/2019).
Menurutnya, APBD Pemprov Sulsel terlalu membengkak dengan gaji pegawai tersebut. Olehnya itu, pihaknya sementara lakukan identifikasi dan koordinasi dengan semua OPD. Untuk melihat data ril jumlah tenaga pegawai non PNS tersebut.
"APBD kita terlalu berat, pak gubernur sudah sering sampaikan Rp 70 miliar. Tentukan kita ada reformasi itu menunjuk kebutuhan ril. Kita petakan lah, kita lihat ada berapa banyak mereka," sebutnya.
"Sementara yang tercatat kita itu 23 ribu atau 25 ribu itu tenaga honorer termasuk K2. Kan yang banyak guru-guru itu kan kebutuhan. Kan outsourcing semua,'' pungkasnya.
