Kamis, 30 Mei 2019 22:54

Dosen Unhas Latih Staf Kecamatan di Pangkep Susun Laporan Keuangan dan Aset

Mays
Konten Redaksi Rakyatku.Com
Ketua Tim Program Pengabdian Kepada Masyarakat Unhas - Program Kemitraan - Wilayah (PPMU-PK-W), Prof. Dr. Haliah, SE., M.Si, Ak, CA.
Ketua Tim Program Pengabdian Kepada Masyarakat Unhas - Program Kemitraan - Wilayah (PPMU-PK-W), Prof. Dr. Haliah, SE., M.Si, Ak, CA.

Tim dari Program Pengabdian Kepada Masyarakat Unhas - Program Kemitraan - Wilayah (PPMU-PK-W) melatih peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di 13 kecamatan di Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep).

RAKYATKU.COM, PANGKEP - Tim dari Program Pengabdian Kepada Masyarakat Unhas - Program Kemitraan - Wilayah (PPMU-PK-W) melatih peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di 13 kecamatan di Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep).

Tim tersebut dipimpin Prof. Dr. Haliah, SE., M.Si, Ak, CA yang juga guru besar Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Unhas. Beranggotakan Hasnawiya Hasan, ST., M.Eng., Sc, dosen dari Fakultas Teknik Unhas. Juga ada Dr. Nirwana, SE., M.Si., Ak., CA dari FEB Unhas, dan Dr. Kartini, SE., M.Si., Ak., CA. dari FEB Unhas.

Ditambah dua mahasiswa Program Doktor FEB Unhas, yakni, Riza Praditha dan Magdalena.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut, digelar sejak Maret 2019 lalu, berlangsung  hingga November 2020 mendatang.

Program tersebut digelar di 13 kecamatan di Pangkep. Sebanyak 9 kecamatan terletak di wilayah daratan, yakni, Pangkajene, Balocci, Bungoro, Labakkang, Ma'rang, Segeri, Minasa Te'ne, Tondong Tallasa dan Mandalle. Empat kecamatan lainnya di wilayah kepulauan, yakni, Liukang Tupabiring, Liukang Tupabiring Utara, Liukang Kalmas, dan Liukang Tangaya.

Ketua Tim, Prof. Dr. Haliah, SE., M.Si, Ak, CA mengungkapkan, tingkat partisipasi dalam pelatihan tersebut mencapai 100 persen. Pasalnya kata dia, dari 26 orang yang diundang, ternyata yang hadir ada 30 orang.

Prof Haliah menambahkan, untuk lokasi pengabdian kepada masyarakat di 13 kecamatan di Pangkep ini, masing-masing memiliki kendala pada pengelolaan keuangan dan aset. Implikasinya, pada peningkatan mutu kesejahteraan masyarakat. 

Salah satu kendala yang dihadapi kata Prof. Haliah adalah, dalam proses pengelolaan keuangan dan asset kecamatan di Kabupaten Pangkep adalah kapasitas SDM tingkat kecamatan Kabupaten Pangkep sangat rendah. Sebagian kecil tingkat pendidikan tertinggi yang dimiliki aparat tingkat desa di Kabupaten Pangkep, adalah lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan belum pernah mendengar istilah pengelolaan keuangan dan aset daerah. Demikian juga dengan penempatan aparat kecamatan, belum selaras dengan persyaratan pekerjaan artinya belum sesuai dengan kompetensinya. Ini kata Prof Haliah, berdasarkan hasil penelitian terdahulu dari Tahir Haning dkk pada 2013 lalu. 

"Dengan demikian, ada dua permasalahan SDM tingkat kecamatan yang dihadapi Pemda Kabupaten Pangkep, yaitu aspek sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset. Permasalahan tersebut menjadi perioritas utama Unhas dalam menerapkan Ipteks untuk kemaslahatan masyarakat BMI," ungkap Prof Haliah.

Permasalahan tersebut lanjut Prof. Haliah, menjadi prioritas Pemda Pangkep untuk diprogramkan. Hal tersebut menjadi Misi Kabupaten Pangkep yang termuat dalam RPJMD Pemda Pangkep Tahun 2016-2020, yaitu meningkatkan kualitas SDM dan mewujudkan tata pemerintahan yang bersih/baik (RPJMD Pemda Kabupaten Pangkep terlampir). 

Misi dan target tersebut kata Prof Haliah, sejalan dengan tema pengabdian ini. Tema pengabdian lanjut dia, akan mengatasi permasalahan di dua aspek, yaitu aspek pengetahuan/pendidikan SDM dan tata kelola pemerintahan tingkat kecamatan. 

Aspek tersebut juga menjadi prioritas utama Unhas dalam menerapkan dan menyebarkan IPTEKS bagi kemaslahatan BMI (Benua Maritim Indonesia). 

"Hal ini tertuang dalam program-program Renstra Penelitian dan Pengabdian Unhas Periode 2016-2020. Untuk itu pengabdian ini dilakukan wujud kontribusi nyata perguruan tinggi dalam menyukseskan program kewilayahan yang diturunkan dari RPJMD Tahun 2016-2020 Kabupaten Pangkep," paparnya.

Prof Haliah melanjutkan, terdapat 2 bidang permasalahan di tingkat kecamatan Kabupaten Pangkep, yaitu pengelolaan keuangan dan aset yang belum memadai. Untuk itu, solusi yang ditawarkan kata dia guna menyelesaikan permasalahan tersebut adalah, pembinaan di bidang keuangan dan aset. 

"Target pengabdian ini adalah terjadinya peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola keuangan dan aset di tingkat kecamatan, Kabupaten Pangkep. Setelah selesai, pengabdian ini diharapkan menghasilkan keluaran 26 tenaga tingkat kecamatan, yang dapat menerapkan sistem pengelolaan keuangan dan aset yang berbasis accrual dalam penyusunan laporan keuangannya. Diharapkan Kabupaten Pangkep tidak lagi mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian dari BPK atas laporan keuangannya. Dengan demikian dua aspek permasalahan SDM Pemda Pangkep yaitu aspek pengelolaan keuangan dan aset dapat segera ditangani, sehingga kemaslahatan masyarakat BMI segera terwujud," bebernya.

Selain itu tambah dia, pengabdian ini juga akan menghasilkan luaran berupa modul. Modul tersebut akan menjadi bahan menyusunan buku ajar untuk mata kuliah akuntansi sektor publik. Hasil penelitian ini juga akan dipublikasikan di jurnal ilmiah nasional.

Pelatihan yang diusulkan oleh seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten pangkep. Setiap kecamatan, diminta untuk mengirim stafnya terutama di bagian keuangan sebanyak 2 orang. Sehingga jumlah peserta pelatihan dalam satu angkatan, dibatasi maksimal sebanyak 26 orang. 

Pelaksanaan pelatihan diselenggarakan melalui beberapa kegiatan, yaitu, kuliah, latihan (baik perorangan maupun dalam bentuk kelompok), juga diskusi kelas maupun dalam bentuk kelompok.

Kegiatan pengabdian ini dimulai dengan sambutan Ketua Pengabdian Unhas, Prof. Dr. Haliah, SE., M.Si, Ak, CA. Selanjutnya sambutan Sekretaris BPKD Kabupaten Pangkep, Asri, M.Si sekaligus membuka acara pengabdian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan (Aset) Kecamatan di Kabupaten Pangkep. Acara pembukaan dilaksanakan selama kurang lebih 10 menit.

Selanjutnya penyampaian materi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan (Aset), diskusi dan dilanjutkan dengan pelatihan penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan (Aset). 

Materi yang disampaikan sesuai dengan modul yang sudah disusun. Antara lain: sistem akuntansi pengeluaran kas, sistem akuntansi penerimaan kas, sistem akuntansi selain kas, penyusunan laporan keuangan berdasarkan sistem akuntansi pemerintah daerah tingkat kecamatan yang berbasis acrual. 

Sedangkan materi mengenai pengelolaan kekayaan (aset) meliputi perencanaan pengangaran dan sistem pengelolaan barang\aset milik daerah, pengawasan, pengendalian, dan pengamanan barang\aset milik daerah, penghapusan barang/aset milik daerah, pemindahtanganan barang/aset milik daerah. Setelah penyampaian materi, dilanjutkan dengan diskusi. 

Diskusi tersebut berlangsung dengan tertib dan terarah. Pada saat diskusi, peserta berperan aktif bertanya terkait dengan permasalahan yang mereka hadapi di kecamatan mereka masing-masing. 

Prof Haliah melanjutkan, setelah penyampaian materi perserta dilanjutkan dengan tahapan praktik penerapan Sistem informasi Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan (Aset). Tahapan praktik ini didahului dengan memberikan kasus yang disusun oleh tim.

Selanjutnya peserta diminta untuk menyusun transaksinya sendiri yang sedang dikerjakan di kantornya, lalu dibimbing menerapkan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan (Aset).

Peserta dengan tekun mengerjakan latihan yang diberikan dan langsung menanyakan apabila ada yang hal-hal yang belum mereka pahami. 

Kegiatan praktik penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan (Aset) dengan tertib dan peserta dengan serius mengerjakan kasusnya sendiri.

Pada akhir acara diadakan tes untuk menilai keberhasilan kegiatan, yakni tes kemampuan peserta pengabdian melakukan penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan (Aset). Selain itu juga pengukuran ditinjau dari kebermanfaatan kegiatan. 

Hasil penilaian pengabdian dimulai dari tingkat partisipasi peserta yang mencapai di atas 100 persen. Menurut Prof. Haliah, jumlah peserta yang diundang di pelatihan sebanyak 2 orang setiap kecamatan yaitu sebanyak 26 orang. Namun jumlah yang hadir sebanyak 30 orang.

"Artinya tingkat partisipasi peserta sangat baik (di atas 100 %)," ungkapnya.

Selanjutnya diadakan tes sebelum pelaksanaan pengabdian dan setelah pelaksanaan pengabdian. Lalu hasilnya dibandingkan. Pada sesi pra-pelaksanaan, peserta test maksimal dapat menjawab 3 soal dengan benar dari 10 soal yang diberikan. Sementara pada sesi post test, peserta mampu menjawab semua soal dengan benar dengan menggunakan rubrik penilaian yang telah disusun. 

"Hasil penilaian didapatkan kemampuan aparatur kecamatan Kabupaten Pangkep sangat baik. Hal ini terlihat dari rekapitulasi hasil dari 30 peserta, 26 peserta yang mendapatkan skor lebih dari 80 dan hanya 4 peserta yang memperoleh skor di bawah 80. Hal ini memperlihatkan bahwa yang mereka ketahui Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan (Aset) masih kurang memadai sebelum dilaksanakan pelatihan. Setelah pelaksanaan pelatihan, nampak peningkatan pengetahuan mereka secara signifikan. Terlihat bahwa rata-rata mereka telah memperolah tambahan pengetahuan yang cukup memadai perihal apa yang telah dimaterikan, bahwa pada umumnya mereka telah mampu menjawab seluruh pertanyaan (soal) yang diberikan," ungkap Prof Haliah.

Selain test tertulis, juga diadakan wawancara langsung terhadap peserta kegiatan mengenai manfaat kegiatan ini. Peserta pada umumnya menyatakan, bahwa baru kali ini mengikuti pelatihan yang khusus diperuntukkan bagi peserta dari kecamatan. Pelatihan yang biasa diikuti adalah bergabung dengan seluruh OPD tingkat Kabupaten Pangkep, dan yang mengikutinya adalah orang yang bukan kompetensinya atau bidangnya. 

"Dampak dari hasil pengabdian ini adalah kualitas laporan keuangan Kabupaten Pangkep lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Pengabdian ini juga menghasilkan sebuah modul yang bisa dipakai dalam proses penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan (Aset) dipakai dalam menyusun laporan keuangan dan kekayaan (asset), sehingga cita-cita pengelolaan good government governance lebih cepat dicapai. Dengan demikian dua aspek permasalahan Pemda Kabupaten Pangkep yaitu aspek SDM dan tata kelola dapat segera teratasi," pungkas Prof. Haliah.