RAKYATKU.COM - Pansus Angket DPRD Sulsel mulai memeriksa pejabat terkait, Senin (8/7/2019). Pada hari pertama, mereka langsung memeriksa empat pejabat Pemprov Sulsel.
Ketua Pansus Angket DPRD Sulsel, Kadir Halid mengatakan, pada kesempatan pertama, pihaknya akan menghimpun informasi seputar mekanisme pengangkatan pejabat.
Makanya, yang dipanggil pada kesempatan pertama adalah pelaksana tugas kepala BKD, mantan pelaksana tugas kepala BKD, mantan pelaksana tugas sekretaris daerah, dan kepala Biro Hukum.
Kadir yang juga legislator asal Partai Golkar ingin menelusuri proses penerbitan surat keputusan (SK) pelantikan 193 pejabat eselon yang dilakukan Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman beberapa waktu lalu.
Sidang perdana akan digelar di lantai delapan Menara DPRD Sulawesi Selatan.
Nantinya ada tiga puluh nama yang juga turut akan dipanggil pansus angket untuk diperiksa terkait dualisme kepemimpinan di tubuh Pemprov Sulsel. Mereka termaksuk ahli, pengusaha, dan masyarakat.
"Semua ada 30 orang yang sudah di list nama-nama dan buat jadwal sampai semua terpanggil. Ada dari birokrat Pemprov, kepala dinas, kepala biro, termasuk yang dicopot, ada ahli dari komisi ASN dari BKN, ada dari dirjen otoda, ada juga dari pengusaha dan masyarakat yang mengetahui terkait dualisme ini," jelas Kadir.
Sementara Gubernur Nurdin Abdullah dan Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman akan mendapat giliran terakhir.
"Kita sudah buat undangan dari jauh-jauh hari buat pak Wagub dan Gubernur agar bisa menyusun jadwalnya," ungkap Kadir Halid.
