RAKYATKU.COM - Merasa ditinggalkan Partai Demokrat, BPN Prabowo-Sandi tidak terlalu persoalkan. Mereka tersinggung pernyataan terbaru Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Usai bertemu beberapa kepala daerah di Museum Kepresidenan Bogor, Gedung Balai Kirti, Jawa Barat, AHY membuat pernyataan yang dianggap kurang tepat.
AHY mengatakan, Partai Demokrat sudah menyarankan Prabowo untuk bersabar menunggu hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Menurut AHY, saran itu didasarkan pada sikap partai yang berkomitmen menggunakan cara-cara konstitusional dalam kontestasi politik, terutama pemilihan umum.
Inilah yang memicu kemarahan BPN. Juru bicara BPN, Andre Rosiade mengatakan, pernyataan itu terkesan menggurui dan seakan-akan pihak BPN akan melakukan upaya yang inkonstitusional dalam menyikapi hasil Pilpres 2019.
Padahal, kata dia, BPN belum memutuskan apakah akan mengajukan gugatan sengketa ke Mahkamah Konstitusi (MK) atau tidak pasca penetapan hasil pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum.
Selain itu, kata Andre, pihak BPN juga telah melaporkan dugaan kecurangan pilpres ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sesuai aturan perundang-undangan. Jalur itu sebenarnya justru konstitusional.
"Jadi jangan berkomentar. Anda (AHY) tidak pernah datang rapat BPN. Ayo saya tunggu daripada duduk-duduk sama pendukung Pak Jokowi," tantang Andre yang mengaku seumuran AHY walau nasib berbeda.
Dalam diskusi di Media Center Prabowo-Sandiaga, Jumat (17/5/2019), Andre menyebut AHY sebagai "bangsawan politik". Sementara dirinya "pejuang politik" seperti kader Partai Demokrat yang lain.
"Nah ternyata sang bangsawan itu (AHY) lebih punya waktu ketemu dengan kepala daerah, yang bagi saya kepala daerah ini adalah kepala daerah pendukung Pak Jokowi, bukan kepala daerah yang netral," ujar Andre.
