RAKYATKU.COM - Menko Polhukam Wiranto melarang warga daerah untuk datang ke Jakarta pada penetapan pemenang pemilu, 22 Mei 2019. Aparat diminta melakukan pencegahan di wilayah masing-masing.
Larangan itu disampaikan Wiranto dalam Rakornas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial tahun 2019 di Hotel Grand Paragon, Jakarta. Acara ini dihadiri kepala daerah dari seluruh Indonesia.
Wiranto beralasan agar tidak terjadi penumpukan massa di Jakarta saat pengumuman hasil pemilu tersebut.
Wiranto menuturkan upaya membendung warga dari luar daerah menuju Jakarta juga untuk mencegah terjadi konflik sosial. Sebab, ia menyebut jelang pengumuman hasil pemilu terdapat indikasi dan kecenderungan konflik sosial.
Menanggapi larangan tersebut, Forum Umat Islam (FUI) Jawa Timur menilai larangan itu merupakan pelanggaran HAM.
"Ini kan lucu ya. Ini negeri kita, pergi aja kok nggak boleh. Itu kan lucu. Apakah ini luar negeri. Gitu aja, pertanyaannya gitu aja," kata Koordinator Lapangan FUI Jatim Ustaz Sasmita, Jumat (17/5/2019).
Sasmita mengatakan imbauan yang oleh Sasmita disebut larangan itu melanggar HAM. Padahal berkumpul merupakan hak asasi umat dalam menyampaikan aspirasi.
"Itu aspirasi umat. Kita tidak bisa melarang umat, melarang orang mau pergi ke mana itu melanggar hak asasi manusia itu sendiri," jelas Sasmita seperti dikutip dari Detikcom.
"Pemilu itu harus jujur dan adil. Karena jika kedaulatan rakyat tidak dibangun dengan kejujuran dan keadilan maka kedaulatan itu akan hancur. Supaya ditegakkan keadilan," tambah Sasmita.
Cucu salah satu pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Wahab Hasbullah, KH Solachul Aam Wahib Wahab atau Gus Aam menaksir akan ada 10 ribu orang yang siap meramaikan gerakan kedaulatan rakyat di Jakarta, 22 Mei mendatang.
"Sekitar 10 ribu (massa) yang masuk ke saya. Tapi bukan saya saja. Kan banyak. Dari kiai mungkin ada, yang lain-lain ada," kata Gus Aam di sela aksi bela kedaulatan rakyat di depan kantor Bawaslu Jatim.
Tak hanya itu, Gus Aam juga mengatakan jumlah masyarakat yang akan bertolak ke Jakarta bisa bertambah. Selain itu, keberangkatan ribuan massa dari Jatim juga dilakukan secara bertahap. Menurut Gus Aam, keberangkatan dimulai sejak Sabtu (18/5/2019).
Mengenai keberangkatan warga ke Jakarta, Gus Aam mengaku tak memberi instruksi apapun kepada masyarakat. Ia hanya mengajak warga untuk sama-sama mengawal suara capres Prabowo Subianto.
Namun, Kapolda Jatim Irjen Luki Hermawan dan Gubernur Khofifah Indar Parawansa berusaha mencegah warga berangkat ke Jakarta. Menurut mereka, aspirasi bisa disampaikan di Jatim.
Ditemui usai berbuka puasa bersama, Luki mengatakan pihaknya telah menemukan berbagai ajakan ke Jakarta melalui sosial media. Luki menyebut hal ini ulah pihak-pihak yang ingin memperkeruh keadaan.
Luki mengimbau masyarakat untuk tak mudah terpengaruh sehingga tidak berangkat ke Jakarta. Pasalnya, usulan mereka saat demonstrasi di Bawaslu Jatim juga sudah diterima pihak Bawaslu. Jadi tidak perlu menyampaikan aspirasi yang sama di Jakarta
Luki menambahkan pihaknya akan melakukan upaya sosialisasi ke masyarakat melalui seluruh pihak. Tak hanya itu, pihaknya akan melakukan sweeping di beberapa tempat dan melakukan tindakan tegas jika ada masyarakat yang ketahuan membawa senjata tajam.
