RAKYATKU.COM, THAILAND - Anggota parlemen Taiwan, telah memilih melegalkan pernikahan sesama jenis. Menjadi parlemen pertama di Asia yang melakukannya.
Parlemen mengesahkan undang-undang yang menggambarkan pernikahan sesama jenis pada hari Jumat, 17 Mei 2019.
Itu sebagai upaya untuk mengurangi ungkapan untuk 'hubungan keluarga sesama jenis' atau 'serikat sesama jenis' sebagai gantinya.
Namun kelompok konservatif mengancam akan 'menyerang balik' pada pemilihan umum tahun depan, dengan mengatakan suara 7 juta orang yang memilih menentang pernikahan sesama jenis dalam referendum tahun lalu 'telah diinjak-injak.'
Pemungutan suara dilakukan dua tahun setelah pengadilan konstitusi pulau, yang mengatur diri sendiri itu menolak definisi pernikahan sebagai hanya antara seorang pria dan seorang wanita, dan memberikan menteri tenggat waktu dua tahun untuk mengabadikan keputusan dalam hukum.
Batas waktu itu akan berakhir pada 24 Mei.
Kelompok-kelompok konservatif menentang perubahan itu dan pada November tahun lalu, mengadakan referendum yang meminta untuk mempertahankan definisi lama pernikahan.
Secara total, 7,6 juta orang memilih mendukung mendefinisikan pernikahan sebagai antara pria dan wanita, dengan 2 juta memilih menentang, memberikan kemenangan yang nyaman.
Namun demikian, Presiden Taiwan Tsai Ing-wen mendesak maju dengan perubahan. Dia mencuit menjelang pemungutan suara. "Kita memiliki kesempatan untuk membuat sejarah dan menunjukkan kepada dunia bahwa nilai-nilai progresif dapat berakar dalam masyarakat Asia Timur," cuitnya.
"Hari ini, kita bisa menunjukkan kepada dunia bahwa Love Wins," tambahnya.
Setelah pemungutan suara, dia menambahkan: "Pada 17 Mei 2019 di #Taiwan, #LoveWon. Kami mengambil langkah besar menuju kesetaraan sejati, dan menjadikan Taiwan negara yang lebih baik," ungkapnya.
Di luar parlemen, para juru kampanye berpelukan di tengah hujan lebat.
Meskipun anggota parlemen meloloskan tiga tagihan paling progresif dari yang mereka tawarkan, masih gagal untuk memberikan pasangan sesama jenis hak yang sama dengan pasangan heteroseksual ketika mengadopsi anak.
Namun demikian, para aktivis hak-hak gay mendukung undang-undang tersebut, melihatnya sebagai langkah besar ke arah yang benar.
