RAKYATKU.COM, GOWA - Kapolres Gowa, AKBP Shinto Silitonga, menegaskan pihaknya menjunjung tinggi netralitas Polri dalam mengawal penyelenggaraan Pemilu 2019.
"Sikap netralitas Polri dalam mengawal pesta demokrasi adalah harga mati. Hal itu sudah tertuang dengan jelas pada Pasal 28 Ayat 1 UU RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis," jelas AKBP Shinto saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (10/4/2019).
AKBP Shinto mengatakan, pihaknya menjamin keamanan seluruh rangkaian tahapan Pemilu pada Rabu 17 April mendatang khususnya di wilayah Kabupaten Gowa.
"Sebanyak 982 personel akan kami kerahkan dalam pengamanan Pemilu mendatang yang akan dilengkapi dengan senpi inventaris, yang juga akan di-back up dengan pasukan Brimob Polda Sulsel, sehingga kami siap menjamin keamanan seluruh rangkaian tahapan Pemilu, sesuai dengan pola dan strategi pengamanan yang telah dirumuskan," tambah Shinto.
Masyarakat pun diminta untuk berpartisipasi aktif dalam mensukseskan pesta demokrasi dengan menggunakan hak suaranya dengan baik.
"Intinya, masyarakat jangan lupa datang ke TPS pada 17 April nanti untuk menyalurkan hak suaranya sesuai dengan hati nuraninya masing-masing tanpa adanya intimidasi," ucapnya.
Ditambahkan AKBP Shinto, pihaknya pun tak segan-segan menindak tegas oknum yang mencoba menghalangi seseorang untuk menyalurkan hak suaranya. “Masyarakat jangan sampai golput dan jangan takut ke TPS, karena TNI-Polri dan unsur terkait siap bersinergi untuk mengamankan penyelenggaraan Pemilu agar berjalan aman, damai, dan sejuk,” tutur Shinto.
Selain aparat kepolisian, seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkup Kabupaten Gowa pun harus menjaga netralitasnya dalam Pemilu. Hal itu diharapkan agar pelayanan ASN kepada masyarakat berjalan lancar tanpa adanya kegiatan politik yang dilakukan ASN tersebut salah satunya ikut berkampanye.
Sekretaris Daerah Gowa, Muchlis, mengatakan meskipun musim politik, dalam instansi pemerintahan tetap harus menjalankan tugasnya dengan baik tanpa ikut serta dalam pesta politik, seperti ikut berkampanye.
"Kita harus jaga netralitas ASN. Sesuai dengan harapan Bawaslu jangan sampai ada lagi teman-teman yang justru terjerat karena ketidaktahuan. Karena hal tersebut bisa berujung pada pelanggaran," ucapnya.
