RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Kinerja dari Tim Pendamping untuk penyaluran anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) di kota Makassar dipertanyakan. Pasalnya, ada oknum Tim Pendamping PKH yang melakukan pemotongan dana untuk warga miskin.
Salah satu warga peserta PKH dari Kelurahan Rappokalling, Kartini (40) mengatakan bahwa setiap menerima dana itu selalu dipotong oleh pihak pendamping. Kartini mengungkapkan, dirinya semestinya menerima Rp500 ribu, namun hanya Rp400 ribu diterima.
"Ada potongan, Pak, kalau dikasih sama pendamping. Dalam setahun itu saya empat kali terima," jelas Kartini, Sabtu (2/3/2019).
Selain dipotong, ia juga mengaku jika kartu PKH yang seharusnya dia simpan sendiri, itu dipegang oleh pendamping PKH. "Saya cuma pernah dikasih lihat kartunya, tapi pendamping yang pegang sampai sekarang," tambah dia.
Tidak hanya itu, ia juga mengaku jika pemotongan dana tersebut merupakan uang capek untuk petugas. Selain itu, pemotongan dana juga akan disalurkan untuk membantu korban bencana Palu.
Senada, warga lainnya dari Rappokalling, Marwah ia juga mengaku hanya menerima dana PKH sebesar Rp2 juta.
“Terakhir terima dua juta. Waktu ini saya menerima, saya punya dua kartu, kartu beras sama kartu PKH. Katanya, PKH-mu kosong, cuma yang ada di kartu berasmu saja yang keluar dua juta,” kata Marwa menirukan.
Tidak hanya itu, Marwah juga mengatakan jika selama ini kartu PKH miliknya dipegang oleh pendamping PKH. “Kalau kartunya dipegang sama orang. Dikasih lihat saja tapi nda pernah dikasih,” katanya.
“Dulu sudah minta, tapi katanya capek ki nanti pulang balik urus ki, diperbarui datanya,” lanjutnya.
Sementara Kepala Dinas Sosial Makassar, Iskandar Lewa menegaskan, kejadian terkait pemotongan anggaran tersebut harus disikapi dengan baik dan secara proporsional.
Apalagi program keluarga harapan merupakan program dari Kementrian Sosial yang harus dikawal dengan baik.
"Kami (Dinas Sosial) tidak akan tutup mata dengan kejadian ini, jangan sampai ada anggapan kalau Dinas Sosial sekongkol dengan oknum PKH. Kami akan terus melakukan penyempurnaan, dan akan terus mencari setiap ada penyelewengan," jelas dia.
Menurutnya, PKH adalah program yang murni bertujuan memangkas kemiskinan. Presiden Jokowi sudah memerintahkan semua penanggung jawab PKH bekerja dan mengawasi pelaksanaannya. “Kalau ada pelanggaran kami diminta polisikan.”
Adapun jumblah penerima bantuan PKH di kota Makassar ada 22.871 peserta dan dikelola oleh 64 pendamping.
Saat ini Dinsos Makassar sedang gencar memverivikasi faktual bagi penerima bantuan PKH. Pasalnya, oknum pendamping PKH tersebut sangat merugikan warga yang harusnya menerima bantuan.
