RAKYATKU.COM --- Presiden AS, Donald Trump tetap ngotot untuk membentuk dinding perbatasan Meksiko-Amerika Serikat. Dia bahkan akan menolak anggaran dana operasional sejumlah lembaga pemerintahan jika tidak memasukkan anggaran dana pembangunan tembok perbatasan itu.
Trump juga akan mengumumkan keadaan darurat nasional untuk memuluskan rencananya itu. Dia akan menandatangani undang-undang keamanan perbatasan untuk mencegah penutupan pemerintahan AS - namun sekaligus berupaya untuk memotong kompas Kongres dan menggunakan dana militer untuk tembok perbatasan.
Politisi senior dari Partai Demokrat merespons dengan menuduhnya melakukan "penyalahgunaan kekuasaan" dan "tindakan melanggar hukum".
Membangun tembok adalah janji kampanye utama Trump dalam pemilihan presiden silam.Namun, sejauh ini dia belum memperoleh dana yang diperlukan untuk merealisasikan janji kampanyenya tersebut.
Kongres meloloskan RUU tersebut - namun tidak memenuhi tuntutan Trump untuk pendanaan dinding perbatasan - pada hari Kamis. Kini, rancangan undang-undang itu harus ditandatangani oleh Trump untuk menjadi hukum.
"Presiden sekali lagi memenuhi janjinya untuk membangun tembok, melindungi perbatasan, dan mengamankan negara besar kita," kata Sekretaris Pers Gedung Putih Sarah Sanders dalam sebuah pernyataan.
Sarah menambahkan Trump akan "mengambil tindakan eksekutif lainnya - termasuk keadaan darurat nasional - untuk memastikan kita menghentikan krisis keamanan nasional dan kemanusiaan di perbatasan".
Undang-undang yang disetujui oleh Kongres mencakup US$1,3 miliar atau setara Rp 18.3 triliun untuk pendanaan keamanan perbatasan, termasuk hambatan fisik, tetapi tidak mengalokasikan dana untuk pembangungan dinding Trump. Trump menginginkan US$5,7 miliar atau setara Rp80,5 triliun untuk ini.
Ketika Trump memperingatkan bahwa ia mungkin mengumumkan darurat nasional atas temboknya awal tahun ini, beberapa politisi Partai Republik berpendapat itu akan menjadi preseden yang berbahaya.
Namun, berbicara di Senat pada hari Kamis, Politisi Partai Republik Mitch McConnell menunjukkan dukungannya untuk langkah tersebut, mengatakan presiden mengambil tindakan dengan "langkah apa pun yang ia bisa secara hukum gunakan untuk meningkatkan upayanya dalam mengamankan perbatasan".
