RAKYATKU. COM, MAKASSAR - Kepala Biro Pengelola Barang dan Aset Sulsel, Nurlina menyebut, ada 100 lebih aset milik Pemprov Sulsel bermasalah. Hal itu sudah disampaikan Nurlina kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendapat bantuan penertiban aset Pemprov Sulsel.
"Bermasalah itu karena banyaknya pengalihan kewenangan dulu, yang tidak diikuti dengan bukti fisik," kata Nurlina saat ditemui di kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Selasa (12/2/2019).
Soal aset Pemprov yang bermasalah ini, kata Nurlina, diharapkan cepat diselesaikan. Dan, tidak ada lagi kejadian serupa di kemudian hari.
"Ini kami sudah laporkan, tidak ada lagi pengalihan kewenangan, pengalihan aset tidak ada fisik. Jadi kami tidak mau lagi. Diserahkan data tapi fisiknya mana," ujar Nurlina.
KPK menyebut Provinsi Sulawesi Selatan menjadi perhatian serius dalam hal penertiban aset daerah. Hal ini disampaikan Ketua Tim Supervisi Pencegahan Korwil VIII KPK RI, Adlinsyah Nasution usai menghadiri rapat tindak lanjut penertiban aset di kantor Gubernur Sulsel, Selasa (12/2/2019).
"Sulsel inikan (wilayahnya) besar. Masalahnya mungkin lebih besarlah dari daerah lain. Saya pikir di Indonesia bagin timur, Sulsel ini yang perlu menjadi perhatian," kata Adlinsyah.
Dikatakan Adlinsyah, KPK memang secara khusus akan melakukan penertiban terhadap aset-aset milik Pemprov Sulsel. Sejumlah data aset milik Pemprov Sulsel, sudah dikantongi KPK.
"Banyak yang perlu kita dudukkanlah bersama. Mulai dari masalah sertifikasi, penanganan fisik, hukum, sengketa dan penguasaan," tambahnya.
