RAKYATKU.COM, JAKARTA - Penembakan tentara pemberontak Papua Barat, di Bandara Mapenduma, Nduga, Senin, 28 Januari lalu, membuat istana geram.
Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko perlu ada evaluasi, agar korban tidak terus berjatuhan.
Menurutnya, Menko Polhukam, Wiranto, sudah mengatakan perlu ada evaluasi. Karena jika tidak, korban akan terus berjatuhan dengan cara-cara baru yang dikembangkan pihak pemberontak.
Bahkan, mantan Panglima TNI itu dengan tegas meminta, agar para pemberontak itu tak lagi disebut kelompok kriminal, melainkan separatis.
"Jangan bicara KKB. Bicara separatis ya separatis," tegasnya.
Istilah sebut Moeldoko, berpengaruh pada cara penanganan. Jika kelompok kriminal kata dia, kewenangan ada di polisi. Jika sudah terkait separatis lanjut dia, leading sectornya adalah TNI.
Sekarang tentara kata dia, tidak berada di depan. Melainkan mem-back up kepolisian.
Senin, 28 Januari lalu, kelompok pemberontak Papua Barat, memberondong peluru ke arah Bandara Mapenduma, dari arah pegununungan. Saat itu pesawat carteran milik Enggang Service, sedang bersiap-siap mendarat.
Pesawat itu ditumpangi Bupati Nduga Yairus Gwijangge. Yairus datang membawa 1,1 ton bahan makanan untuk warganya yang mengungsi. Praka Nasrudin gugur dalam kontak senjata itu. Seorang prajurit TNI lainnya, Praka Pagesa, terluka di lengan kanan, akibat terkena rekoset.
Juru Bicara pemberontak yang menamakan diri Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Sebby Sambom, membenarkan adanya baku tembak di Mapenduma.
Namun, dia belum bisa memastikan, apakah ada korban atau tidak dari pihaknya.
Menurut Sebby, serangan seperti itu akan terus dilakukan, untuk memperjuangkan tanah Papua. Menurutnya, sudah menjadi komitmen mereka untuk berperang melawan TNI-Polri, sampai mereka pergi dari Papua.
"Tanah Papua bukan milik TNI-Polri. Itu milik orang Papua," tegas Sebbi sebagaimana dilansir dari Jawapos.
