Senin, 21 Januari 2019 20:45

PPI Demo Maraton di Jeneponto, Ini Tuntutannya

Mays
Konten Redaksi Rakyatku.Com
Koordinator Lapangan, Muh Alim Bahri, sedang berorasi di atas pikap, dalam demo yang digelar PPI di Jeneponto, Senin (21/1/2019).
Koordinator Lapangan, Muh Alim Bahri, sedang berorasi di atas pikap, dalam demo yang digelar PPI di Jeneponto, Senin (21/1/2019).

Pemuda yang tergabung dalam Parlemen Pemuda Indonesia (PPI), menggelar aksi demo di Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Jeneponto, Jl Morra Bilu, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Seni

RAKYATKU.COM, JENEPONTO -- Pemuda yang tergabung dalam Parlemen Pemuda Indonesia (PPI), menggelar aksi demo di Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Jeneponto, Jl Morra Bilu, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Senin (21/1/2019).

Koordinator Lapangan, Muh Alim Bahri menyampaikan, masyarakat saat ini merasakan dampak polemik dana BPJS, dengan kurangnya kualitas pelayanan di Rumah Sakit Lanto Daeng Pasewang.

"Aksi itu dilakukan, karena polemik dana BPJS yang tidak transparansi. Masyarakat merasa tidak nyaman dengan keadaan seperti ini. Bayangkan pasien kalau membutuhkan obat, harus mencari obat di luar, ini kan sudah dijamin dengan BPJS," kata Alim dalam orasinya.

Menurutnya, pemerintah dalam hal ini Bupati Jeneponto Iksan Iskandar dan Kepala Dinas kesehatan diduga lemah, mengawasi pelayanan rumah sakit kebanggaan masyarakat Jeneponto tersebut.

Dalam aksinya, pengunjuk rasa menuntut pemerintah, lebih serius menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Aksi tersebut, menyita perhatian pengguna jalan yang dikawal aparat kepolisian setempat.

Para pemuda tersebut yang berjumlah puluhan orang, membawa bendera yang bertuliskan Parlemen Pemuda Indonesia, dengan menggunakan mobil pikap yang dijadikan sebagai panggung orasi. Sebagian naik sepeda motor.

Para pendemo silih berganti menyampaikan orasi, menggunakan pengeras suara. 

"Kami menginginkan pemerintah yang baik dan bersih," tegas Alim dalam orasinya.

Kepada penegak hukum dari pihak kejaksaan, PPI menuntut agar mengusut sejumlah dugaan kasus di Jeneponto. Salah satunya, pengerjaan jalan di ruas desa Tanjonga, Kecamatan Turatea.

Mereka juga meminta Direktur PDAM Jeneponto lebih transparan penggunaan dana pinjaman dari Pemerintah Kabupaten Jeneponto.