Kamis, 17 Januari 2019 17:20

Pelaku Industri Pariwisata Minta Pemerintah Kontrol Harga Tiket Pesawat

Al Khoriah Etiek Nugraha
Konten Redaksi Rakyatku.Com
Pelaku Industri Pariwisata Minta Pemerintah Kontrol Harga Tiket Pesawat

Para Pelaku Industri Parawisata Sulawesi Selatan, meminta kepada Pemerintah untuk mengambil kebijakan terkait mahalnya tiket pesawat pada awal tahun ini.

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Para Pelaku Industri Parawisata Sulawesi Selatan, meminta kepada Pemerintah untuk mengambil kebijakan terkait mahalnya tiket pesawat pada awal tahun ini.  

Permintaan ini disampaikan langsung oleh Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Sulsel,  Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulsel, Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA), dan Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Sulsel, dalam press conference di Hotel Claro, Kamis (17/1/2019).

Ketua PHRI Sulsel, Anggiat Sinaga mengungkapkan, mahalnya tiket pesawat domestik akan mempengaruhi kunjungan parawisata dalam Negeri. Pasalnya, masyarakat akan lebih memilih liburan keluar negeri dengan pertimbangan tiket pesawat yang lebih murah.  

"Mobilisasi banyak orang dengan harga tiket yang mahal ini akan berpikir. Kondisi ini betul-betul sangat rawan dalam hal memenuhi tingkat keterisian hotel-hotel, dan tingkat arus kunjungan tamu dari luar. Jika tidak ditangani segera akan menjadi persoalan besar kedepannya," ungkap Anggiat.

Ia menambahkan, segmentasi tiket berpergian itu banyak disasar pada pesawat yang harga terjangkau, dan bagasi yang tak berbayar, sehingga Parawisata Indonesia bisa bergerak.  

Kegelisahan-kegelisahan tersebut, lanjutnya, harus dipertimbangkan pemerintah, sehingga semuanya dapat berjalan seimbang.  

"Kegelisahan-kegelisahan industri ini perlu kami sampaikan agar pemerintah ikut serta mencari solusi dan turut memberikan kontrol," tambahnya.  

Sementara itu, Ketua IGHMA Sulsel, Junaedi berharap pemerintah membuka ruang diskusi kepada industri penerbangan agar duduk bersama memikirkan penyelesaiannya bersama.  

"Kita sangat berharap ini bisa dibicarakan lebih baik lagi. Memang kemarin sudah dibicarakan ada penurunan, tapi itu berlaku hanya di beberapa provinsi di Indonesia, bagaimana  kita Sulawesi Selatan ini," pungkasnya.