Pandemi dan Kemiskinan Multidimensi

BPS telah merilis data terbaru kemiskinan di tengah gempuran gelombang ketiga Covid-19. Pada Maret 2021 jumlah penduduk miskin Indonesia tercatat sebanyak 27,54 juta orang (10,14 persen), menurun 0,01 juta orang jika dibandingkan dengan kondisi September 2020.

Namun jika dibandingkan dengan Maret 2020 terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sebesar 1,12 juta orang.

Selama ini kemiskinan dianggap sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yang disetarakan dengan besaran nilai rupiah untuk konsumsi 2100 Kkal/kapita/hari dan kebutuhan dasar lainnya seperti perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan.

Namun, kajian-kajian akademis menunjukkan bahwa kemiskinan bukan semata tentang kekurangan uang tetapi juga mencakup kerentanan dan keterbatasan akses pendidikan, kesehatan dan pencapaian standar minimal hidup layak yang tidak dapat dibedah lebih mendalam melalui pengukuran kemiskinan berbasis moneter.

Karenanya penghitungan kemiskinan multidimensi diperlukan untuk menyajikan profil kemiskinan dari sudut pandang yang lebih luas agar dapat diambil langkah-langkah antisipatif dan represif yang lebih akurat untuk penanganan kemiskinan.

Kemiskinan multidimensi mencakup berbagai deprivasi yang dialami oleh orang miskin dalam kehidupan sehari-hari yang tergambarkan pada beberapa indikator di tiga dimensi yaitu kesehatan, pendidikan dan standar hidup.

Dimensi kesehatan mengukur tiga indikator yaitu sanitasi, air minum dan gizi balita. Seseorang dikatakan terdeprivasi jika tidak memiliki fasilitas buang air besar sama sekali serta mengkonsumsi air bersih yang bukan bersumber dari dari ledeng meteran/eceran, pompa maupun sumur/mata air terlindung yang jaraknya minimal 10 meter dari septic tank.

Sementara itu indikator kecukupan gizi balita didasarkan pada Permenkes tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan bagi bangsa indonesia.

Dimensi pendidikan menggunakan indikator pendidikan anak usia dini (PAUD). Seseorang dikatakan terdeprivasi jika berusia 3-6 tahun namun tidak memiliki akses terhadap layanan pendidikan pra sekolah seperti PAUD, TK, kelompok bermain atau sejenisnya.

Dimensi standar hidup layak mencerminkan pola hidup keseharian masyarakat yang digambarkan melalui indikator sumber penerangan, bahan bakar untuk memasak serta kondisi atap, lantai dan dinding rumah.

Seseorang dikatakan terdeprivasi jika sumber penerangannya bukan berasal dari PLN, menggunakan bahan bakar minyak tanah, arang, breket dan kayu bakar untuk memasak serta tinggal di rumah dengan kondisi atap, dinding dan lantai yang tidak layak.

Berdasarkan hasil penelitian PRAKARSA, angka kemiskinan multidimensi Indonesia pada tahun 2015 sebesar 13,53 persen kemudian bergerak turun menjadi 8,17 persen di tahun 2018.

Pada periode yang sama angka kemiskinan moneter Indonesia di tahun 2015 tercatat sebesar 11,22 persen dan menurun menjadi 9,82 persen di tahun 2018.

Capaian penurunan angka kemiskinan moneter hingga satu digit merupakan prestasi besar setelah beberapa dasawarsa selalu bertengger di level dua digit. Hal ini patut diapresiasi sebagai hasil kolaborasi banyak pihak melalui program-program pengentasan kemiskinan.

Namun, perubahan yang tidak signifikan pada angka kemiskinan moneter menjadi indikasi bahwa indikator ini belum cukup sensitif menggambarkan perubahan profil penduduk miskin antar waktu.

Diperlukan indikator yang lebih tajam dalam analisis kemiskinan agar pemangku kepentingan dapat lebih selektif dan kreatif merancang dan mengaplikasikan program penanganan kemiskinan.

Dengan demikian aksesibilitas penduduk miskin terhadap layanan kebutuhan dasar dapat ditingkatkan demi mereduksi kerentanan untuk mencapai standar hidup yang layak.

Pandemi yang merebak sejak Maret 2020 memukul perekonomian global termasuk Indonesia. Kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat tak dapat dipungkiri berkontribusi menurunkan pendapatan riil masyarakat secara signifikan. Salah satunya tercermin dari tingkat inflasi yang sempat menyentuh titik terendah dalam dua dasawarsa terakhir.

Penurunan daya beli menurunkan proporsi pengeluaran makanan dan minuman di triwulan IV 2020 sebesar 1,39 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini berdampak pada penurunan kualitas maupun kuantitas konsumsi.

Efeknya, terjadi penurunan konsumsi rata-rata kalori per kapita dari 2.127,19 Kkal pada September 2019 menjadi 2.112,06 Kkal pada Maret 2020. Fenomena serupa terjadi juga pada konsumsi protein per kapita per hari yang menurun dari 62,43 gram pada September 2019 menjadi 61,98 gram pada Maret 2020.

Penurunan pendapatan juga berdampak pada kemampuan akses penduduk miskin terhadap pendidikan karena dibutuhkan dukungan tambahan berupa gadget dan koneksi internet sejak diberlakukannya pembelajaran daring selama pandemi.

Berbagai fakta tersebut berpotensi mendongkrak prevalensi kemiskinan multidimensi bahkan meningkatkan Risiko terpapar Covid-19. Diperlukan langkah tegas dan antisipatif untuk memutus mata rantai lingkaran setan tersebut agar dampak negatif pandemi dapat direduksi.

*Lin Purwati adalah Statistisi BPS Provinsi Sulawesi Selatan