RAKYATKU.COM, JAKARTA — Upaya Pemerintah Kota Makassar menghadirkan pelayanan publik yang semakin mudah diakses masyarakat berbuah prestasi di tingkat nasional.
Penghargaan bergengsi dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) tersebut diraih melalui inovasi digital Lontara+ (Layanan Online Terintegrasi Warga Makassar).
Munafri Arifuddin yang akrab disapa Appi menerima langsung piala penghargaan yang diserahkan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, dalam rangkaian SDGs Annual Conference (SAC) 2026 di Jakarta, Rabu (18/11/2026) kemarin.
Baca Juga : Kadiskominfo Makassar Muhammad Roem Antar Website Pemkot Raih Penghargaan Nasional AMH 2026
Saat dimintai tanggapan, Wali Kota Appi menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkolaborasi mengembangkan inovasi Lontara+ hingga berhasil melewati tahapan penilaian dan masuk sebagai inovasi terbaik pertama di tingkat nasional.
"Alhamdulillah, Kota Makassar mendapatkan prestasi terbaik pertama kategori kota pada SDGs Awards oleh Bappenas RI melalui aplikasi Lontara+. Ini tentu menjadi kebanggaan bagi kita semua," tulis Appi, Kamis (19/11/2026).
Capaian ini menempatkan Makassar sebagai yang terbaik di antara pemerintah daerah kota lainnya, sekaligus menjadi pengakuan nasional atas keberhasilan pemerintah kota menghadirkan inovasi digital yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan.
Baca Juga : Kota Makassar Berpeluang Jadi Percontohan Nasional Pidana Kerja Sosial
Menurutnya, penghargaan tersebut bukan sekadar pengakuan atas keberhasilan menghadirkan aplikasi digital, melainkan bukti bahwa transformasi digital dapat memberikan dampak nyata terhadap kualitas pelayanan publik dan pembangunan kota.
Ia menegaskan, capaian ini menjadi motivasi bagi Pemerintah Kota Makassar untuk terus berinovasi, memperkuat kolaborasi, serta menghadirkan pelayanan pemerintahan yang semakin mudah, cepat, terintegrasi, dan bermanfaat bagi masyarakat.
"Aplikasi Lontara+ mulai dikembangkan Pemkot Makassar sejak 2025 sebagai jawaban atas berbagai tantangan pelayanan publik dan kompleksitas persoalan perkotaan," jelasnya.
Baca Juga : Kota Makassar Borong Tiga Penghargaan Nasional di Sektor Kesehatan
Dikatakan, inovasi ini dihadirkan, terdapat sekitar 300 aplikasi yang berjalan secara terpisah di lingkungan pemerintah kota. Kondisi tersebut membuat integrasi data dan pelayanan antar organisasi perangkat daerah (OPD) belum berjalan optimal.
Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi tantangan dalam mempercepat pelayanan administrasi, menindaklanjuti pengaduan warga, memperluas akses layanan, hingga menangani persoalan perkotaan seperti banjir, genangan, kemacetan, dan kesiapsiagaan bencana.
"Setelah melihat kondisi internal, ternyata ada kurang lebih 300 aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri. Aplikasi ini dibangun untuk memudahkan pelayanan, tetapi harus kita ubah agar bisa terintegrasi dan memberikan kemudahan bagi masyarakat," tuturnya.
Baca Juga : Pemkot Makassar Siapkan Bonus Spesial Bagi Atlet Juara Umum Porprov Sulsel 2026
Dikembangkan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar, Lontara+ dirancang menjadi pintu masuk layanan pemerintahan yang memungkinkan masyarakat mengakses berbagai kebutuhan administrasi, informasi, hingga menyampaikan pengaduan cukup melalui satu aplikasi.
Lebih lanjut, Munafri menjelaskan, Lontara plus tidak hanya mengintegrasikan layanan, platform ini juga menjadi instrumen untuk mempercepat koordinasi antar-OPD, meningkatkan transparansi, serta memastikan setiap laporan masyarakat mendapatkan tindak lanjut.
Lanjut dia, transformasi tersebut mulai menunjukkan hasil. Berdasarkan data yang dipaparkan, Lontara+ telah mencatat lebih dari 76 ribu pengguna dengan total lebih dari 3,9 juta aktivasi aplikasi.
Baca Juga : Warga Keluhkan Mati Lampu, Appi Panggil PLN
"Platform ini juga telah menerima lebih dari 20 ribu pengaduan masyarakat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 18.819 aduan berhasil diselesaikan, dengan tingkat penyelesaian mencapai 91,7 persen," katanya.
Ditambahkan, angka tersebut memperlihatkan bahwa Lontara+ tidak hanya menjadi sarana digitalisasi administrasi, tetapi juga ruang interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan persoalan sekaligus mengawal penyelesaiannya.
Kini, sejumlah fitur layanan strategis telah diluncurkan pada 2026, termasuk layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), retribusi sampah, layanan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta administrasi kependudukan melalui Dukcapil.
Baca Juga : Warga Keluhkan Mati Lampu, Appi Panggil PLN
Selain itu, integrasi layanan pendidikan, termasuk Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), juga menjadi bagian dari penguatan ekosistem digital tersebut.
Appi menyebutkan, pengembangan fitur dilakukan secara bertahap dengan memastikan setiap layanan dapat berjalan stabil dan benar-benar memberikan kemudahan bagi masyarakat.
Di balik pengembangan teknologi tersebut, Pemkot Makassar juga membangun ekosistem inovasi dengan melibatkan seluruh OPD, perusahaan daerah, tim inovasi, serta masyarakat.
Baca Juga : Warga Keluhkan Mati Lampu, Appi Panggil PLN
"Penguatan kapasitas dilakukan melalui coaching, pendampingan, pengembangan desain inovasi, hingga evaluasi capaian secara berkelanjutan," ungkapnya.
Langkah ini menjadi bagian dari tujuh program strategis pemerintah kota untuk memastikan transformasi digital berjalan terarah dan terukur.
Dengan demikian, Lontara+ tidak sekadar menjadi aplikasi pelayanan, tetapi juga instrumen perubahan tata kelola pemerintahan agar semakin terhubung, responsif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan warga.
Baca Juga : Warga Keluhkan Mati Lampu, Appi Panggil PLN
Appi menilai, prestasi di tingkat nasional ini memperkuat rekam jejak Makassar dalam agenda pembangunan berkelanjutan atau SDGs.
"Penghargaan Terbaik I SDGs Action Awards 2026 bukanlah garis akhir. Sebaliknya, capaian ini menjadi dorongan untuk memastikan setiap inovasi yang dibangun benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tutup Appi.
Sebelumnya, Kota Makassar juga berhasil menembus lima besar nasional kategori kabupaten/kota dalam penilaian Integrated Sustainability Indonesia Movement (I-SIM) 2026.
Baca Juga : Warga Keluhkan Mati Lampu, Appi Panggil PLN
Penilaian tersebut melalui sejumlah tahapan, mulai dari pengisian indikator, verifikasi lapangan, hingga presentasi di hadapan dewan juri.
