RAKYATKU.COM,PAREPARE--DPRD Kota Parepare menerima aksi unjuk rasa damai yang digelar Aliansi Masyarakat terkait dukungan terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program prioritas Presiden RI. Aksi tersebut berlangsung di Gedung DPRD Kota Parepare pada senin (29/6/2026) dan dihadiri sekitar 1.000 peserta dari berbagai elemen masyarakat.
Baca Juga : Tinjau Lokasi Kebakaran, Tasming Hamid Imbau Warga Waspada Ancaman Kebakaran di Musim Kemarau
Baca Juga : Parepare Jadi Pusat Persiapan Timnas Sepak Takraw Menuju Asian Games 2026, Pemkot Siap Beri Dukungan Penuh
Ketua DPRD Kota Parepare, Kaharuddin Kadir, menerima langsung perwakilan massa di dalam gedung DPRD. Dalam suasana yang kondusif, para peserta menyampaikan sejumlah aspirasi yang pada intinya meminta dukungan DPRD agar program MBG tetap berlanjut demi kepentingan masyarakat dan generasi mendatang.
Baca Juga : Tinjau Lokasi Kebakaran, Tasming Hamid Imbau Warga Waspada Ancaman Kebakaran di Musim Kemarau
Baca Juga : Parepare Jadi Pusat Persiapan Timnas Sepak Takraw Menuju Asian Games 2026, Pemkot Siap Beri Dukungan Penuh
Jenderal Lapangan aksi, Andi Tenriwara, mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan aksi damai yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat. Menurutnya, tujuan utama aksi adalah mendorong keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis yang dinilai memberikan manfaat besar bagi masyarakat, khususnya anak-anak dan pelajar.
Baca Juga : Tinjau Lokasi Kebakaran, Tasming Hamid Imbau Warga Waspada Ancaman Kebakaran di Musim Kemarau
Baca Juga : Parepare Jadi Pusat Persiapan Timnas Sepak Takraw Menuju Asian Games 2026, Pemkot Siap Beri Dukungan Penuh
Ia menjelaskan bahwa salah satu poin utama yang disampaikan kepada DPRD adalah harapan agar lembaga legislatif daerah dapat memberikan dukungan terhadap keberlangsungan program tersebut. Andi Tenriwara juga mengapresiasi langkah DPRD Parepare yang bersedia menerima dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Menurutnya, respons yang diberikan DPRD merupakan sesuatu yang sangat positif dan menunjukkan keterbukaan terhadap suara rakyat.
Baca Juga : Tinjau Lokasi Kebakaran, Tasming Hamid Imbau Warga Waspada Ancaman Kebakaran di Musim Kemarau
Baca Juga : Parepare Jadi Pusat Persiapan Timnas Sepak Takraw Menuju Asian Games 2026, Pemkot Siap Beri Dukungan Penuh
Sementara itu, Kaharuddin Kadir menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan program strategis nasional yang harus mendapat dukungan dari berbagai pihak. Namun demikian, ia menilai evaluasi terhadap pelaksanaan program juga perlu dilakukan guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan dan tujuan yang telah ditetapkan.
Baca Juga : Tinjau Lokasi Kebakaran, Tasming Hamid Imbau Warga Waspada Ancaman Kebakaran di Musim Kemarau
Baca Juga : Parepare Jadi Pusat Persiapan Timnas Sepak Takraw Menuju Asian Games 2026, Pemkot Siap Beri Dukungan Penuh
“Karena ini program strategis Presiden, tentu kami mendukung. Tetapi evaluasi juga perlu dilakukan. Kita melihat sebelumnya ada beberapa oknum di tingkat pusat yang sudah berurusan dengan aparat penegak hukum. Jika ada hal yang melenceng, tentu penegakan hukum harus dilakukan,” ujarnya.
Baca Juga : Tinjau Lokasi Kebakaran, Tasming Hamid Imbau Warga Waspada Ancaman Kebakaran di Musim Kemarau
Baca Juga : Parepare Jadi Pusat Persiapan Timnas Sepak Takraw Menuju Asian Games 2026, Pemkot Siap Beri Dukungan Penuh
Baca Juga : Tinjau MPLS, Wali Kota Tasming Hamid Ingatkan Siswa Baru Sarapan agar Lebih Fokus Belajar
Kaharuddin kadir menambahkan bahwa program MBG merupakan investasi penting bagi masa depan bangsa sehingga layak untuk terus dilanjutkan. Meski demikian, ia sepakat bahwa setiap pelaksanaan program pemerintah harus terbuka terhadap koreksi dan evaluasi demi perbaikan.
Baca Juga : Tinjau Lokasi Kebakaran, Tasming Hamid Imbau Warga Waspada Ancaman Kebakaran di Musim Kemarau
Baca Juga : Parepare Jadi Pusat Persiapan Timnas Sepak Takraw Menuju Asian Games 2026, Pemkot Siap Beri Dukungan Penuh
Ia juga memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan Aliansi Masyarakat Parepare akan diteruskan dan dibawa ke pemerintah pusat sebagai bentuk tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui aksi damai tersebut.(*)
