RAKYATKU.COM, MAKASSAR — Persoalan distribusi air bersih di wilayah utara Kota Makassar kembali menjadi sorotan. Komisi B DPRD Makassar bersama Plt Direksi Perumda Air Minum turun langsung meninjau jaringan pipa di Jalan Urip Sumoharjo guna memastikan akar persoalan yang selama ini dikeluhkan warga.
Langkah ini menandai upaya percepatan penyelesaian krisis air yang telah berlangsung bertahun-tahun, sekaligus menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Makassar. Ketua Komisi B DPRD Makassar, Ismail, menegaskan bahwa peninjauan lapangan menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi air yang dinilai belum optimal.
“Kita ingin ada solusi konkret. Setelah ini akan kita petakan masalahnya, lalu kita dorong PDAM untuk membangun dan mengoptimalkan jaringan yang ada,” ujarnya.
Baca Juga : Aston Makassar dan BRI Kolaborasi CSR, 60 Kantong Darah Terkumpul Jelang HUT ke-14
Dari hasil peninjauan sementara, infrastruktur pipa sebenarnya telah tersedia. Namun, persoalan utama terletak pada keterbatasan suplai air yang belum mampu menjangkau wilayah utara secara maksimal.
Plt Direktur Perumda Air Minum Makassar, Andi Syahrum Makkarudde, mengakui bahwa debit air menjadi kendala utama dalam distribusi. Pihaknya kini tengah menyiapkan sejumlah skema alternatif untuk meningkatkan pasokan.
“Kita tidak ingin ini hanya jadi solusi sementara. Persoalan utamanya ada pada keterbatasan debit air, sehingga perlu dicari sumber suplai yang paling efektif,” jelasnya.
Baca Juga : KALLA Mulai Ekspansi MaRI, Proyek Mixed-Use Bidik Penguatan Ekonomi Makassar
Beberapa opsi yang tengah dikaji meliputi pemanfaatan sumber air dari Somba Opu, Moncong Loe, hingga optimalisasi sistem distribusi dari Panaikang. Dalam jangka pendek, PDAM juga akan memaksimalkan kapasitas pompa untuk memperkuat aliran ke wilayah terdampak.
Dengan target penyelesaian dalam waktu enam bulan, PDAM menilai percepatan koordinasi menjadi kunci, termasuk melalui rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak ketiga yang terlibat dalam pengelolaan sistem air.
Di sisi lain, DPRD menyoroti aspek tata kelola dan keadilan distribusi. Anggota Komisi B, Basdir, mengingatkan agar pengelolaan air tidak semata berorientasi bisnis, melainkan mengedepankan kepentingan masyarakat.
Baca Juga : PINTU Masuk Kampus, Edukasi Crypto ke Mahasiswa UNM di Tengah Maraknya Informasi Menyesatkan
“Jangan sampai ada ketimpangan. Warga di utara kesulitan air, sementara di wilayah lain justru berlebih. Ini harus dibenahi,” tegasnya.
Komisi B juga membuka opsi evaluasi terhadap kerja sama dengan pihak ketiga jika tidak menunjukkan komitmen dalam menyelesaikan persoalan yang telah berlangsung lebih dari satu dekade tersebut.
“Kami akan panggil pihak terkait. Jika tidak ada kejelasan, evaluasi total bisa dilakukan,” tambahnya.
Baca Juga : DPRD Makassar Bongkar Anomali Parkir: Sewa Rp100 Ribu/Bulan Disorot, Potensi PAD Diduga Bocor
Krisis air bersih di Makassar utara mencerminkan tantangan klasik layanan utilitas di kota besar, di mana pertumbuhan kawasan tidak selalu diimbangi dengan kapasitas infrastruktur dasar. Keberhasilan penyelesaian persoalan ini akan menjadi indikator penting bagi kinerja reformasi layanan publik di sektor air minum.
