RAKYATKU.COM, MAKASSAR – Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, membacakan jawaban Gubernur terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sulsel atas Nota Keuangan dan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna di Kantor Dinas Bina Marga dan Konstruksi Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Senin, 8 September 2025.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi, didampingi Wakil Ketua DPRD Rahman Pina dan Yasir Mahmud. Suasana paripurna berlangsung penuh perhatian, mengingat jawaban Gubernur memuat tanggapan atas isu strategi yang mengangkat seluruh fraksi.
Fatmawati membuka interaksinya dengan mengungkapkan rasa duka mendalam atas tragedi 29 Agustus lalu yang menyebabkan kebakaran Gedung DPRD Sulsel dan beberapa fasilitas publik lainnya.
Baca Juga : Gubernur Andi Sudirman Sulaiman Sambut Kajati Sulsel yang Baru
“Kita kehilangan empat saudara dalam peristiwa itu.Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan,” ucapnya, seraya mengajak seluruh pihak menjadikan kejadian itu pelajaran untuk mengedepankan dialog dan kebersamaan.
Menjawab pandangan Fraksi Nasdem terkait pendapatan daerah, pemerintah menegaskan tidak akan menambah beban masyarakat. Intensifikasi akan dilakukan melalui digitalisasi layanan, integrasi data pajak, dan optimalisasi aset. Strategi ini juga menjawab pertanyaan serupa dari Fraksi Harapan .
Untuk belanja daerah yang disurvei Fraksi Gerindra, pemerintah menekankan komitmen membatasi seremonial belanja dan upaya penegakannya. Alokasi diarahkan ke sektor prioritas yang langsung dirasakan publik.
Baca Juga : Gubernur Sulsel Luncurkan program Normalisasi Sungai Suli di Kabupaten Luwu
“Ruang fiskal kita manfaatkan seoptimal mungkin demi layanan masyarakat,” ujar Fatmawati.
Sektor pendidikan juga menjadi sorotan. Menanganggapi Fraksi Gerindra, Demokrat, dan lainnya, pemerintah menjelaskan program peningkatan kualitas guru, rehabilitasi sekolah, pengadaan alat praktik, serta bantuan seragam bagi siswa kurang mampu. Forum masyarakat peduli pendidikan juga diperkuat agar masyarakat terlibat dalam pengawasan.
Di bidang kesehatan, pemerintah menjawab pertanyaan fraksi tentang pelayanan di wilayah 3T. Layanan kesehatan bergerak dengan dokter spesialis, bidan, farmasi, hingga energi gizi sudah berjalan. Dua rumah sakit regional juga dipersiapkan untuk memudahkan akses warga terpencil.
Baca Juga : Sulsel Terima Bantuan Rp281 Miliar dari Kementerian Pertanian
Untuk infrastruktur, Fatmawati menjelaskan upaya penanganan banjir di kawasan Mamminasata, termasuk normalisasi sungai, serta peluncuran transportasi massal Trans Sulsel. Sejak beroperasi Juli 2025, layanan ini sudah digunakan 110 ribu penumpang hingga akhir Agustus.
Fraksi PPP menaikkan target pendapatan daerah sebesar Rp10,4 triliun yang dinilai terlalu optimis. Pemerintah menjawab dengan strategi pengumpulan kendaraan tidak mendaftar ulang, integrasi data wajib pajak, dan pengawasan berbasis digital.
“Target itu bukan sekedar harapan, melainkan disertai langkah implementasi,” tegas Fatmawati.
Baca Juga : Gubernur-Wagub Sulsel Kompak Hadiri Tudang Sipulung Pemuda Sulsel dan pawai vespa di CPI Makassar
Fraksi Golkar menekankan pentingnya strategi berkelanjutan. Pemerintah memaparkan bahwa digitalisasi transaksi pajak daerah sudah mencapai 100 persen non-tunai, memberikan transparansi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.
Fraksi PKS menyoroti kenaikan target pajak kendaraan bermotor dan turunnya pajak BBNKB akibat tren kendaraan listrik. Pemerintah menyiapkan regulasi adaptif serta pengawasan lapangan.
“Kami realistis, tapi tetap optimis dengan langkah antisipatif,” jelas Fatmawati.
Baca Juga : Lomba Berkuda dan Memanah Gubernur Cup 2025 Resmi Digelar
Dalam menjawab Fraksi Demokrat, pemerintah menguraikan PAD 2025 sebesar Rp5,57 triliun yang bersumber dari pajak daerah, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah. Optimalisasi BUMD juga menjadi strategi penting.
Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan soal stabilitas ekonomi dan kepercayaan masyarakat. Pemerintah menetapkan prioritas program tetap berjalan dengan sinergi lintas pemangku kepentingan.
“Kami optimis Sulsel bisa bangkit dengan kerja sama semua pihak,” ujar Fatmawati.
Baca Juga : Lomba Berkuda dan Memanah Gubernur Cup 2025 Resmi Digelar
Jawabannya juga mencakup isu beasiswa yang disesuaikan dari Rp25 miliar menjadi Rp5 miliar agar lebih tepat sasaran, pengaturan tenaga honorer melalui pemanggilan PPPK hingga lebih dari 10 ribu orang, serta alokasi BTT Rp49,5 miliar untuk kesiapsiagaan bencana.
Menutup pembacaan jawaban, Fatmawati menegaskan komitmen pemerintah terhadap transparansi, efisiensi, dan keadilan dalam APBD Perubahan 2025.
“Setiap anggaran rupiah harus memberi manfaat nyata bagi rakyat Sulawesi Selatan,” tegasnya.
Baca Juga : Lomba Berkuda dan Memanah Gubernur Cup 2025 Resmi Digelar
Wakil Ketua DPRD Sulsel, Rahman Pina, menyambut baik jawaban pemerintah.
“Gubernur Jawaban, sudah komprehensif dan akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut di agenda berikutnya. DPRD siap mengawal agar APBD benar-benar berpihak kepada rakyat,” katanya.
Menggunakan pembacaan, seluruh legislator menerima jawaban tersebut. Agenda pembahasan akan dilanjutkan di tingkat komisi dan badan anggaran.
