RAKYATKU.COM,PAREPARE--Pemerintah Kota Parepare bersama Pengadilan Negeri Parepare resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Prima di Kota Parepare. Penandatanganan ini berlangsung di Ruang Rapat Wali Kota, Rabu (18/6/2025).
Baca Juga : Pemkot dan DPRD Parepare Sepakati APBD 2027, Pendapatan Daerah Tembus Rp965,56 Miliar
Baca Juga : Tingkatkan Daya Saing Wisata, Kebun Raya Jompie Parepare Perkuat Hospitality
Ketua Pengadilan Negeri Parepare, Andi Musyafir, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan komitmen bersama untuk memberikan akses keadilan yang lebih luas, khususnya bagi masyarakat kurang mampu.
Baca Juga : Pemkot dan DPRD Parepare Sepakati APBD 2027, Pendapatan Daerah Tembus Rp965,56 Miliar
Baca Juga : Tingkatkan Daya Saing Wisata, Kebun Raya Jompie Parepare Perkuat Hospitality
“Melalui MoU ini, masyarakat yang tidak mampu dapat memperoleh keadilan secara lebih mudah. Selain itu, kesadaran hukum masyarakat juga akan meningkat, serta pelayanan hukum dapat diberikan secara lebih prima dan berkeadilan di wilayah hukum Kota Parepare,” ujar Andi.
Baca Juga : Pemkot dan DPRD Parepare Sepakati APBD 2027, Pendapatan Daerah Tembus Rp965,56 Miliar
Baca Juga : Tingkatkan Daya Saing Wisata, Kebun Raya Jompie Parepare Perkuat Hospitality
Baca Juga : Haskari Ubah Budaya Kerja di Kebun Raya Jompie, Dedikasi Pegawai Kini Dapat Apresiasi
Ia menambahkan, nota kesepahaman tersebut juga menjadi pedoman dalam meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi lintas sektor, khususnya antarorganisasi perangkat daerah (OPD) yang terkait dengan pelayanan hukum.
Baca Juga : Pemkot dan DPRD Parepare Sepakati APBD 2027, Pendapatan Daerah Tembus Rp965,56 Miliar
Baca Juga : Tingkatkan Daya Saing Wisata, Kebun Raya Jompie Parepare Perkuat Hospitality
Sementara itu, Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, menyambut baik kerja sama ini dan mengapresiasi langkah Pengadilan Negeri Parepare yang dinilai sejalan dengan upaya pemerintah kota dalam memperkuat layanan publik berbasis keadilan.
Baca Juga : Pemkot dan DPRD Parepare Sepakati APBD 2027, Pendapatan Daerah Tembus Rp965,56 Miliar
Baca Juga : Tingkatkan Daya Saing Wisata, Kebun Raya Jompie Parepare Perkuat Hospitality
“Saya selalu katakan di mana pun, jika sesuatu dilakukan demi kepentingan masyarakat, maka harus disegerakan. MoU ini tentu akan membawa dampak positif, terutama dalam meningkatkan pemahaman hukum di tengah masyarakat,” kata Tasming.
Baca Juga : Pemkot dan DPRD Parepare Sepakati APBD 2027, Pendapatan Daerah Tembus Rp965,56 Miliar
Baca Juga : Tingkatkan Daya Saing Wisata, Kebun Raya Jompie Parepare Perkuat Hospitality
Baca Juga : Hadiri Pembukaan CSS XXIV di Banda Aceh, Tasming Hamid Harap Lahir Inovasi Sanitasi Berkelanjutan
Ia menekankan, dengan adanya kesepakatan ini, koordinasi antara Pemerintah Kota Parepare dan Pengadilan Negeri akan semakin mudah dan efisien, sehingga berbagai urusan yang berkaitan dengan pelayanan hukum bisa ditangani lebih cepat.
Baca Juga : Pemkot dan DPRD Parepare Sepakati APBD 2027, Pendapatan Daerah Tembus Rp965,56 Miliar
Baca Juga : Tingkatkan Daya Saing Wisata, Kebun Raya Jompie Parepare Perkuat Hospitality
“MoU ini bukan hanya dokumen seremonial, tapi wujud sinergi nyata untuk menghadirkan keadilan yang mudah dijangkau. Kami ingin masyarakat merasa aman, terlindungi, dan percaya bahwa hukum hadir untuk semua, tanpa terkecuali,” tutup Tasming.(*)
