RAKYATKU.COM, LUWU UTARA – Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, dengan dukungan dari Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD), Tropical Forest Alliance (TFA), Partnership for Indonesia’s Sustainable Agriculture (PISAgro), Cocoa Sustainability Partnership (CSP), Solidaridad Indonesia, serta perwakilan Uni Eropa, menggelar Dialog Yurisdiksi Kakao bertajuk “Mendorong Kakao Berkelanjutan di Indonesia melalui Ketertelusuran dan Inklusi Petani.”
Dialog ini menjadi bagian dari inisiatif Sustainable Agriculture for Forest Ecosystems (SAFE)—program global yang didanai oleh Uni Eropa, Pemerintah Jerman, dan Pemerintah Belanda. SAFE diimplementasikan oleh GIZ bersama konsorsium yang diketuai oleh TFA–IBCSD, dan dilaksanakan di 10 negara dengan tiga kawasan regional, termasuk Asia Tenggara yang fokus pada Indonesia, Malaysia, dan Papua Nugini.
Sebagai salah satu sentra produksi Kakao terbesar di Indonesia, Kabupaten Luwu Utara dipilih sebagai lokasi dialog karena pencapaian produksinya yang signifikan serta tingginya komitmen berbagai pemangku kepentingan dalam memajukan kakao secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan daerah, yaitu “Kakao Lestari, Rakyat Sejahtera.”
Baca Juga : Muhammad Kasrum mengimbau Warga Untuk Segera Melakukan Perekaman KTP-El di Luwu Utara
“Komoditas kakao merupakan tulang punggung ekonomi Luwu Utara, menyumbang 22% Produk Domestik Regional Bruto (PDRB),” ujar Sekretaris Daerah Luwu Utara, Jumar Jayair Lussa, S.Ip., M.Si. Ia menambahkan bahwa Luwu Utara telah menjadi pemasok kakao berkelanjutan dan bebas deforestasi ke berbagai merek internasional yang produknya masuk ke pasar Eropa. “Permintaan global terhadap produk kakao yang legal dan berketertelusuran adalah tantangan sekaligus peluang yang dapat kami jawab.”
Perwakilan Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Eloise O’Carroll, menyampaikan bahwa permintaan global untuk komoditas berkelanjutan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan hijau daerah. “Meskipun Indonesia baru menyumbang sekitar 5% dari total impor kakao Uni Eropa pada 2024, peluang untuk memperluas ekspor kakao berkelanjutan sangat besar, khususnya dengan pencapaian Indonesia dalam menekan deforestasi.”
Bupati Luwu Utara, Andi Abdullah Rahim, yang hadir secara daring, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor pertanian dan perkebunan sebagai pilar utama pembangunan. “Kami siap memperkuat koordinasi lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan demi meningkatkan daya saing kakao Luwu Utara di pasar global.”
Baca Juga : Bupati Lutra Memberikan Apresiasi Kebijakan Kepala Desa Kabuptaen Luwu Utara
Dari sisi nasional, Sangkan M. Sitompul, S.H., M.Sc., dari Direktorat Hilirisasi Perkebunan Kementerian Pertanian RI, menekankan pentingnya percepatan Surat Tanda Daftar Budidaya Elektronik (e-STDB). “Pendaftaran STDB adalah langkah penting dalam sistem ketertelusuran kakao dan keterlibatan petani dalam rantai pasok global. Tanpa itu, akses ke pasar seperti Uni Eropa bisa tertutup.”
Dialog ini ditutup dengan praktik langsung pengisian data e-STDB oleh 31 anggota kelompok tani dan 14 penyuluh pertanian. Sejumlah peluang kolaborasi multipihak telah diidentifikasi untuk mempercepat input data e-STDB, termasuk di perkebunan yang dikelola melalui skema perhutanan sosial.
Masalah pendanaan, bimbingan teknis, akses terhadap benih dan pupuk khusus kakao, serta peningkatan kapasitas petani menjadi sorotan penting. Diharapkan, pembenahan menyeluruh ini akan berdampak langsung pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani kakao.
Baca Juga : Ratusan kelompok Tani di Luwu Utara Menerima Bantuan Alsintan
“Diperlukan koordinasi lintas aktor di tingkat kabupaten agar kita mampu menjawab tantangan dan mempercepat penerbitan e-STDB. Tujuan akhirnya adalah menjadikan kakao Luwu Utara sebagai komoditas ekspor utama ke Uni Eropa yang memenuhi prinsip keberlanjutan,” ujar Yeni, Country Manager Solidaridad Indonesia.
