RAKYATKU.COM, PANGKEP - Sekitar 200 hingga 300 THL dan honorer Pemda Pangkep terancam diberhentikan oleh pemerintah. Hal ini mendapat reaksi keras dari DPRD Pangkep
Ketua komisi 1 DPRD, Budiamin ditemui usai menerima aksi unjuk rasa pada Jumat 11/04/2025 di gedung DPRD jalan cendana kecamatan Pangkajene Pangkep, mengaku prihatin dengan hal itu.
"Pemda tidak boleh lakukan seperti ini karena ini melanggar aturan, sudah ada surat edaran BKN per 30 Oktober 2024, jika pemda di larang mengeluarkan THL maupun menerima," jelasnya.
Baca Juga : Polres Jeneponto Gagalkan Peredaran Satu Kg Narkotika
Politikus dari Pertai Golkar ini juga mengatakan akan segera memanggil BKPSDM terkait ini dan meminta penjelasan, alasan pemerintah mencoret THL.
Abd Rauf, Anggota DPRD Kabupaten Pangkep dari PAN juga merespon keras pemberhentian ini. Ia menyebut tidak ada alasan pemerintah memberhentikan THL karena mereka sudah di lindungi aturan.
"Kalau cuma alasan beda pilihan atau efisien itu sangat tidak masuk akal, kasihan mereka sudah mengabdi puluhan tahun," katanya.
Baca Juga : Akhir Cerita Pelaku Pencurian 33 TKP dengan Total Kerugian Korban Capai Rp4.680.750.000
Rauf juga menegaskan jika DPRD akan bawa persoalan ini ke komisi II DPR RI jika pemerintah nekat melakukannya.
"THL atau honorer di berhentikan karena meninggal dunia, pindah tugas, berhenti sendiri, atau terlibat kasus pidana," jelasnya.
Setidaknya sekitar 200 sampai 300 data THL yang diterima DPRD terancam di keluarkan Seperti di staf DPRD, damkar, satpol PP, kelurahan, dinkes, serta Nakes di RS Batara siang.
Baca Juga : Polres Parepare Gagalkan Penyelundupan 40 Kg Sabu Jaringan Malaysia
Sementara itu sekertaris BKPSDM Badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia Fatmawati di hubungi belum memberikan tanggapan soal ini.
