RAKYATKU.COM, MAKASSAR-- Efisiensi anggaran yang belakangan ini rame di bicarakan ternyata sangat terasa utamanya bagi para pelaku pariwisata , pada pertemuan dengan para pegiat pariwisata yakni PHRI, IHGMA, ASITA dan GIPI di Claro Hotel Makassar, Selasa (25/3) Mereka menyerukan agar kebijakan ini dapat segera di revisi atau dicarikan jalan keluarnya sehingga ekonomi kembali membaik.
Para Ketua dan Perwakilan dari pelaku pariwisata pun rame-rame meminta kebijakan bapak Presiden Prabowo untuk memberikan relaksasi dan menggelontorkan sisa anggaran yang di potong agar ekonomi bisa kembali berputar.
Ketua PHRI Sulawesi Selatan Anggiat Sinaga dengan lantang menyuarakan hal ini, Ia pun mengungkapkan jika tidak ada kebijakan dari Pemerintah pusat para pengusaha terancam gulung tikar dan terpaksa karyawan harus di rumahkan.
Baca Juga : Presiden Prabowo Resmikan Pegadaian Sebagai Bank Emas Pertama di Indonesia
"Pak Presiden tolong kami, kami tidak ingin merumahkan karyawan kami karena kami tahu mereka juga butuh pekerjaan ini tapi apalah daya, kami tidak sanggup membayar gaji, apalagi bulan ini berkaitan hari raya di mana ada kewajiban untuk membayar THR," ujarnya dengan mata berkaca-kaca.
Jika kondisi ini tidak membaik, kata Anggiat hotel dan wisata perjalanan bahkan travel (PO bus) diprediksi hanya mampu bertahan 2 bulan dan akhirnya gulung tikar.
"Bukan kah ini menjadi hal yang membahayakan bagi negara,negara bisa. Lockdown , darurat ekonomi , PHK di mana-mana pengangguran meningkat angka kejahatan tinggi maka kerusuhan akan terjadi, sebelum hal itu terjadi kami mohon kebijakan Bapak Presiden Prabowo," tegasnya sambil mengajak semua yang hadir bersalawat
Baca Juga : Presiden Prabowo Resmikan Layanan Bank Emas Pegadaian, BRI Group Semakin Optimis Perkuat Ekonomi Nasional
Di tempat yang sama ,Wakil Ketua DPD Sulsel ASITA Abdullah Bazergan membenarkan kemelut efisiensi anggaran ini, ia bercerita ada pemesanan perjalanan yang dibatalkan. Belum lagi kewajiban bayar gaji untuk para supir dan karyawan lain. Jika ini berlarut pengusaha travel akan bangkrut.
"Kami butuh perhatian khusus dari pemerintah pusat, Bapak Presiden Prabowo harus bertindak karena akan berdampak buruk untuk negara bisa terjadi kerusuhan karena angka pengangguran meningkat," serunya.
"Seperti PO Bis biasanya seminggu sebelum hari raya PO sudah full bahkan kami bisa menaikan harga 2x lipat , tapi saat ini jangankan menaikan harga penumpang pun masih sangat kurang," ujar ketua GIPI Suhardi
Baca Juga : Kabar Baik, Utang UMKM Bakal Dihapus sesuai PP Nomor 47 2024
Perwakilan IHGMA Darwinsyah yang juga GM hotel RoyalBay Makassar Darwinsyah Sandolong juga membenarkan pengakuan teman-temannya, sejak efisiensi di keluarkan okupansi hotel sangat miris sekitar 15-20% angka ini untuk hotel menjadi peringatan, ancaman tutup di depan mata.
"Okupansi normal untuk kami di Hotel itu minimal 30% kalau 15% GM sudah tahu konsekuensinya, pengurangan karyawan, dan tutup," jelasnya
"Tolong perhatikan kami pak Presiden , biar industri pariwisata ini kembali berjalan sehingga ekonomi bisa bangkit lagi, pemerintah daerah juga bisa mendapatkan pajak yang besar dari industri perhotelan dan pariwisata untuk dikelolah untuk pembangunan kota dan daerah,"tutupnya
