GOWA – Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, menegaskan komitmennya dalam mempercepat akses keuangan daerah guna mendukung pertumbuhan UMKM, meningkatkan literasi keuangan, dan memperluas inklusi keuangan.
Saat ditemui usai menghadiri Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Sulawesi Selatan di Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Senin (17/3), Talenrang menyoroti pentingnya digitalisasi layanan keuangan sebagai solusi bagi pelaku usaha dan masyarakat agar tetap bertahan serta berkembang di era ekonomi digital.
"UMKM adalah tulang punggung ekonomi daerah. Jika akses keuangan mereka dipermudah, ekonomi daerah akan semakin kuat. Oleh karena itu, digitalisasi layanan keuangan harus terus diperluas agar setiap pelaku usaha, sekecil apa pun, bisa masuk dalam ekosistem ekonomi digital," ujarnya.
Baca Juga : Bupati Gowa Minta Kades dan Lurah Aktif Sukseskan 100 Hari Kerja
Ia menambahkan, salah satu instrumen yang dioptimalkan adalah penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran digital yang inklusif, efisien, dan aman.
Upaya ini juga selaras dengan program Gowa Sejahtera, yang menjadi prioritas utama dalam 100 hari kerja Bupati Gowa. Program ini menargetkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam mengatasi kemiskinan ekstrem.
"Gowa Sejahtera memastikan masyarakat memiliki akses lebih baik ke sumber daya ekonomi. Kami turun langsung mendampingi masyarakat bersama pejabat eselon II dan III untuk segera meningkatkan taraf hidup warga Gowa," tambahnya.
Baca Juga : Momentum Nuzulul Qur’an, Bupati Gowa: Jadikan Panduan Kehidupan
Husniah Talenrang juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menciptakan kebijakan yang mendukung inklusi keuangan.
"Kami ingin setiap kebijakan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Keuangan inklusif harus menjadi bagian dari strategi pembangunan daerah yang berkelanjutan," tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, yang memimpin rapat pleno, menegaskan bahwa percepatan akses keuangan bukan hanya soal meningkatkan pemasukan daerah, tetapi juga efisiensi dalam pengelolaan anggaran.
Baca Juga : Wabup Pantau Kebersihan di Perbatasan Gowa-Makassar
"Kalau kita tidak bisa menambah pemasukan, maka kita harus memastikan belanja dilakukan dengan bijak. Pemerintah daerah harus memprioritaskan anggaran yang benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat," ujarnya.
Rapat Pleno TPAKD Sulsel ini turut dihadiri perwakilan Otoritas Jasa Keuangan, instansi vertikal, BUMN, serta seluruh kepala daerah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.
