Senin, 16 Desember 2024 19:28

Legislator PKB Zulhajar Minta Pemkot Makassar Cari Solusi Polemik SD Pajjaiang

Syukur Nutu
Konten Redaksi Rakyatku.Com
Zulhajar, Anggota DPRD Makassar dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). (Dok Rakyatku)
Zulhajar, Anggota DPRD Makassar dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). (Dok Rakyatku)

"Ternyata ada tiga sekolah di lokasi itu dengan siswa sekitar 1000 yang kehilangan sementara kelas karena tidak boleh belajar di situ. Pemkot harus sikapi, apakah negosiasi ulang dengan pihak yang bersengketa atau mencari alternatif ruang kelas di daerah terdekat,"

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - DPRD Makassar meminta Pemerintah Kota Makassar mencari solusi atas polemik Sekolah Dasar (SD) Inpres Pajjaiang di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar yang permasalahan terkait lahan.

Hal ini seperti disampaikan Zulhajar dalam rapat Paripurna Rapat Paripurna menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan reses pertama masa konferensi pertama tahun sidang 2024/2025 yang berlangsung di DPRD Makassar pada Senin 16/12/2024.

Ia menyebut orang tua siswa telah mengeluhkan biaya transportasi karena para siswa harus pindah tempat belajar ibarat kasus penyelamatan lahan.

Baca Juga : Terungkap Dari Reses Anggota DPRD Makassar, Ijazah Siswa Tidak Bisa Diambil Karena Pembayaran Iuran

“Kemarin hasil reses saya, orang tua mengeluh soal biaya transportasi bertambah,” kata Zulhajar yang ditemui usai mengikuti Rapat Paripurna.

Ia menyebut saat ini persoalan lahan masih berproses hukum sehingga diharapkan Pemkot Makassar mencari tempat alternatif untuk dijadikan pelajaran kelas yang tidak jauh dari lokasi sekolah.

“Ternyata masalah hukum masih berproses antara ahli waris, Pemkot ada juga punya alas hak dan Pemprov. Saya berharap sambil menunggu hasil solusi dicari alternatif ruangan belajar di daerah sekitar sekolah,” tambah Zulhajar, Anggota DPRD Makassar dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Baca Juga : Anwar Faruq Pimpin Rapat Paripurna Tentang Pemandangan Umum Fraksi DPRD Makassar

Ia menekankan hal ini sangat penting, mengingat ada tiga sekolah yang terdampak dari kasus itu. Sementara para siswa berasal dari beberapa kelurahan.

“Ternyata ada tiga sekolah di lokasi itu dengan siswa sekitar 1000 yang kehilangan sementara kelas karena tidak boleh belajar di situ. Pemkot harus bersikap, apakah negosiasi ulang dengan pihak yang bersengketa atau mencari alternatif ruang kelas di daerah terdekat,” jelasnya. 

“Mungkin bisa di daerah GOR, itu kan banyak lahan kosong punya Pemprov, mungkin Pemkot bisa pinjam untuk membangun ruang kelas darurat atau ada ruko di sekitar situ yang dikontrak sementara untuk ruang kelas,” lanjut Zulhajar.

#dprd makassar #partai kebangkitan bangsa