RAKYATKU.COM, WAJO - Koalisi Aksi Mahasiswa dan Masyarakat Bela Rakyat menyampaikan aspirasi di Kantor DPRD Wajo, Senin (14/10/2024)
Kedatangan Koalisi Aksi Mahasiswa ini terkait maraknya isu mutasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo oleh Pj Bupati yang diduga sarat dengan kepentingan politik.
Koordinator aksi, Herianto Ardi mengatakan maraknya isu mengenai mutasi membuat pelayanan di UPTD kurang maksimal dan sangat menganggu kondisi sosial masyarakat di bawah.
Baca Juga : Oknum Camat di Wajo Diperiksa Bawaslu, Diduga Langgar Netralitas ASN
"Informasi kami dapat, isu mutasi tingkatan camat sampai Kadis sudah lama bergulir, pertanyaan kami apa urgensinya sehingga sangat tergesa-gesa melakukan mutasi ini," ujar Harianto Ardi.
Harianto juga mempertanyakan keputusan Pj Bupati Wajo yang memperpanjang masa jabatan Plt Kadis Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dan Plt Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Diporapar).
Sementara kata dia, sesuai dengan surat edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/I/2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam aspek Kepegawaian, dikatakan PNS yang ditunjuk sebagai PLT melaksanakan tugasnya untuk paling lama 3 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 bulan.
"Tapi ini sudah dia kali menjabat, Pj Bupati masih memperpanjang yang seharusnya sudah diganti oleh pejabat lain," Ketusnya.
Diapun berharap aspirasi mereka di DPRD bisa difasilitasi dan kebijakan Pj Bupati bisa dirembukkan.
"Selain aspirasi hari ini, kami juga akan menyampaikan hal ini ke Kemendagri. Karena ini menjadi tanda tanya jika Pj Bupati masih memaksakan mutasi," tambahnya.
Baca Juga : Pemkab Wajo bersama BPJS Ketenagakerjaan Bangun Sinergi Pelaksanaan BPJAMSOSTEK
Dia menilai dengan melakukan mutasi di detik-detik terakhir jadwal tahapan Pilkada berpotensi menimbulkan kegaduhan.
"Seharusnya Pj Bupati mengurus bagaimana Pilkada berjalan damai bukan mengurus mutasi," tambahnya.
Tim penerima aspirasi DPRD Wajo, H. Risman mengatakan, masalah penunjukan Plt Kadis Dibud dan Kadis Pariwisata Pemuda dan Olahraga sudah pernah dibahas oleh DPRD dan Pemkab Wajo.
Saat itu, DPRD dan Pemkab Wajo yang diwakili oleh Sekda dan Kepala BKPSDM Wajo telah mencapai kesepahaman untuk mengkomunikasikannya kembali dengan Pj Bupati Wajo.
"Kami akan kembali mengkomunikasikan masalah ini dengan Pemkab Wajo, Termasuk isu mutasi ini," ujarnya.
