RAKYATKU.COM, WAJO - Koalisi Aksi Mahasiswa dan Masyarakat Bela Rakyat menyampaikan aspirasi di Kantor DPRD Wajo, Senin (14/10/2024)
Kedatangan Koalisi Aksi Mahasiswa ini terkait maraknya isu mutasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo oleh Pj Bupati yang diduga sarat dengan kepentingan politik.
Koordinator aksi, Herianto Ardi mengatakan maraknya isu mengenai mutasi membuat pelayanan di UPTD kurang maksimal dan sangat menganggu kondisi sosial masyarakat di bawah.
Baca Juga : Harapan Pemudik Terwujud! Bupati Wajo Lepas Program Mudik Gratis Siwa–Tobaku
"Informasi kami dapat, isu mutasi tingkatan camat sampai Kadis sudah lama bergulir, pertanyaan kami apa urgensinya sehingga sangat tergesa-gesa melakukan mutasi ini," ujar Harianto Ardi.
Harianto juga mempertanyakan keputusan Pj Bupati Wajo yang memperpanjang masa jabatan Plt Kadis Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dan Plt Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Diporapar).
Sementara kata dia, sesuai dengan surat edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/I/2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam aspek Kepegawaian, dikatakan PNS yang ditunjuk sebagai PLT melaksanakan tugasnya untuk paling lama 3 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 bulan.
Baca Juga : Bupati Andi Rosman Dorong WARE 2026 Jadi Agenda Tahunan dengan Perputaran Ekonomi Capai Rp16 Miliar
"Tapi ini sudah dia kali menjabat, Pj Bupati masih memperpanjang yang seharusnya sudah diganti oleh pejabat lain," Ketusnya.
Diapun berharap aspirasi mereka di DPRD bisa difasilitasi dan kebijakan Pj Bupati bisa dirembukkan.
"Selain aspirasi hari ini, kami juga akan menyampaikan hal ini ke Kemendagri. Karena ini menjadi tanda tanya jika Pj Bupati masih memaksakan mutasi," tambahnya.
Baca Juga : Muhammad Ibnu Hasyim Kini Pimpin PUPR Wajo
Dia menilai dengan melakukan mutasi di detik-detik terakhir jadwal tahapan Pilkada berpotensi menimbulkan kegaduhan.
"Seharusnya Pj Bupati mengurus bagaimana Pilkada berjalan damai bukan mengurus mutasi," tambahnya.
Tim penerima aspirasi DPRD Wajo, H. Risman mengatakan, masalah penunjukan Plt Kadis Dibud dan Kadis Pariwisata Pemuda dan Olahraga sudah pernah dibahas oleh DPRD dan Pemkab Wajo.
Baca Juga : Amshar Apresiasi Kesiapan Pengamanan Lebaran dalam Apel Operasi Ketupat 2026
Saat itu, DPRD dan Pemkab Wajo yang diwakili oleh Sekda dan Kepala BKPSDM Wajo telah mencapai kesepahaman untuk mengkomunikasikannya kembali dengan Pj Bupati Wajo.
"Kami akan kembali mengkomunikasikan masalah ini dengan Pemkab Wajo, Termasuk isu mutasi ini," ujarnya.
