Kamis, 11 Juli 2024 21:49

YLKI Dorong Pengawasan Kolaboratif untuk Subsidi Tepat BBM Solar

Rakyatku.com
Konten Redaksi Rakyatku.Com
Ilustrasi. (Foto: Istimewa)
Ilustrasi. (Foto: Istimewa)

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sulawesi Utara (Sulut), Aldy Lumingkewas, menekankan pentingnya kolaborasi pengawasan agar subsidi solar tepat sasaran. Aldy menyebut, untuk memastikan distribusi BBM solar sesuai peruntukannya, diperlukan keterlibatan aktif dari pemerintah daerah, Pertamina, kepolisian, dan masyarakat dalam pengawasan.

RAKYATKU.COM, MANADO - Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sulawesi Utara (Sulut), Aldy Lumingkewas, angkat bicara mengenai upaya mewujudkan subsidi tepat bahan bakar jenis solar. Ia menyebut agar BBM solar benar-benar bisa dimanfaatkan masyarakat, diperlukan kolaborasi pengawasan berbagai pihak.

"Sudah pernah dilakukan beberapa tahun lalu, melibatkan pemerintah daerah, Pertamina juga kepolisian untuk memastikan distribusi BBM," ujar Aldy dalam keterangannya, Kamis (11/7/2024).

Aldy mengatakan demi mewujudkan subsidi tepat, Pertamina tetap fokus memantau distribusinya. “Pertamina ditugaskan negara untuk menyediakan BBM termasuk BBM Subsidi. Jadi, Pertamina harus serius monitoring agar konsumsi BBM sesuai peruntukannya,” katanya.

Terkait dengan dugaan penyalahgunaan solar subsidi, Aldy berujar masyarakat ikut serta dalam hal pengawasan. “Misalnya ditemukan dugaan penyalahgunaan solar subsidi langsung laporkan ke pihak berwajib karena itu sudah masuk dalam ranah hukum,” imbaunya.

Menurutnya, masyarakat yang sekaligus sebagai konsumen punya peran penting dalam hal pengawasan. Dia menekankan agar dalam melaporkan dugaan penyalahgunaan solar subsidi harus disertai bukti-bukti sehingga memudahkan kepolisian dalam melakukan penindakan.

Sebelumnya, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyebut dalam hal pengawasan, pemerintah daerah berperan penting dalam hal pengawasan penyaluran BBM subsidi dan kompensasi

"Pemerintah daerah mempunyai peran yang sangat penting dalam membantu BPH Migas melakukan pengawasan penyaluran BBM subsidi dan BBM kompensasi, mengingat pemerintah daerah tentu yang paling mengetahui situasi dan kondisi, serta siapa saja konsumen pengguna yang berada di wilayahnya masing-masing," beber Kepala BPH Migas, Erika Retnowati, dalam sebuah rapat koordinasi, beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menyebut, alokasi solar subsidi untuk wilayah Sulut disebut terkendali aman. “Stok BBM Subsidi untuk Pertalite sebanyak 11,7 ribu (kL) dan Solar sebanyak 19 ribu kL, untuk BBM nonsubsidi, seperti pertamax sebanyak 666 kL, pertamax turbo sebanyak 10 kL, dan pertadex sebanyak 719 kL, kondisi stok tersebut relative aman,” beber Area Manager Communication, Relation, & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Fahrougi Andriani Sumampouw.

Pertamina mengaku mengambil langkah tegas apabila mitra bisnisnya melakukan kecurangan dalam penjualan solar subsidi. “Pertamina akan menindak tegas lembaga penyalur yang terbukti melakukan pelanggaran dalam penyaluran bahan bakar subsidi, sanksi yang diberikan sesuai dengan kontrak yang berlaku mulai dari sanksi administratif hingga pemutusan hubungan usaha," ucapnya.