RAKYATKU.COM,PAREPARE - Penjabat (Pj) Wali Kota Parepare, Sulawesi Selatan Akbar Ali menerima puluhan pendemo dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Parepare.
Pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini mengapresiasi pada pendemo atas kepedulian terhadap Kota Parepare.
"Ini merupakan bentuk kepedulian teman-teman mahasiswa terhadap Kota Parepare," apresiasi Akbar saat menemui demonstran di depan Kantor Wali Kota, Senin (10/6/2024) sore.
Baca Juga : TSM Tetap Hadir untuk Warga, Melayat ke Rumah Duka di Hari Kedua Usai Lebaran
Puluhan pendemo yang membawa Isu Nasional maupun daerah ini, merupakan sebuah catatan kritik yang mencerahkan bagi jajaran Pemkot.
"Saya ucapkan terimakasih karena telah melakukan aksi dengan damai, apa-apa yang telah disampaikan adalah catatan bagi kami dan juga menjadi kritik pencerahan," tuturnya.
Pertama Akbar menanggapi persoalan penganggaran baju dinas DPRD. Menurutnya DPRD telah menganggar hal tersebut, dirinya tidak bisa berkomentar lebih jauh karena merupakan keputusan dari DPRD.
Baca Juga : Peletakan Batu Pertama Masjid Baburrahmah, Wali Kota Parepare: Perencanaan Harus Matang
"Yang pertama terkait masalah baju dinas, itu adalah persetujuan teman-teman DPRD terkait bagaimana penganggaran baju dinas, memang sudah dianggarkan di setiap tahunnya tidak perlu saya jelaskan satu-satu karena panjang," terangnya.
Menyoal Investor Lippo group, Akbar menekankan pentingnya memanfaatkan aset daerah untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan.
"Jika kita tidak memanfaatkan aset-aset ini pengangguran akan meningkat. Kita harus bangkit dan mandiri dengan kreativitas," kata Akbar Ali.
Baca Juga : Pemkot Parepare Komitmen Cegah Stunting, Wali Kota dan PKK Dukung Edukasi Gizi
Karena itu, dia menegaskan komitmennya untuk memanfaatkan aset daerah yang tidak terpakai demi meningkatkan perputaran ekonomi di Parepare.
"Saya ingin berbuat untuk kesejahteraan masyarakat Parepare meskipun masa jabatan saya hanya satu tahun," ucapnya.
Sedangkan terkait HIV, Akbar Ali mengatakan bahwa Parepare adalah kota pelintasan sehingga perlu ada pembicaraan lebih lanjut dengan Dinas Kesehatan.
Baca Juga : Wali Kota Parepare dan Forkopimda Pantau Arus Mudik di Pelabuhan Nusantara
"Jika memang masalah ini nyata, kita akan memberikan tugas ekstra kepada Dinas Kesehatan," jelasnya.
