RAKYATKU.COM, -- Merespon dampak bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Wajo pada awal bulan Mei 2024, Komisi V DPR RI yang diwakili oleh Wakil Ketua H. A. Iwan Darmawan Aras, dan anggota Harvey B Malaihollo melakukan kunjungan kerja pada Rabu (22/5/2024).
Kunjungan tersebut dalam rangka peninjauan infrastruktur dan transportasi pasca bencana di Ruang Pola Kantor Bupati Wajo.
Kunjungan kerja diawali dengan pertemuan Komisi V dengan Pj. Bupati Wajo beserta SKPD diantaranya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (DPUPRP), Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitan dan Pengembangan Derah (Bappelitbangda), Dinas Pertanian, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak (DinsosP2KBP3A), dan Para Camat.
Baca Juga : Pemkab Wajo Tingkatkan Pelayanan Publik Melalui Empat Proyek Inovasi
H. A. Iwan Darmawan Aras menyampaikan dukacita yang mendalam atas bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Wajo, sebagai wilayah yang memberinya kontribusi suara terbanyak pada pemilihan legislatif, dan akan berupaya optimal dalam rehabilitasi
infrastruktur terdampak bencana melalui dukungan anggaran Pemerintah Pusat pada Anggaran Perubahan Tahun 2024 dan Anggaran Tahun 2025.
Pada kesempatan tersebut, Pj. Bupati Wajo, Drs. A. Bataralifu, mengucapkan terimakasih dari masyarakat Kabupaten Wajo atas kepedulian dan dukungan dari Komisi V DPR RI beserta mitra kerja.
Baca Juga : Sesmen Parekraf RI Kunjungi Kabupaten Wajo, Tekankan Pengembangan Desa Wisata
Dilaporkan bahwa bencana banjir yang disebabkan oleh intensitas curah hujan yang tinggi pada 29 April dan meluas pada 3 Mei berdampak pada 14.625 Kepala Keluarga dan 40.689 Jiwa.
Dampaknya juga dirasakan pada Rumah, Sekolah, Sarana Ibadah, Sarana Kesehatan, Areal Persawahan dan Perkebunan yang terendam air serta kerusakan infrastruktur seperti Ruas Jalan, Jembatan, Duiker, Tanggul/Talud, Drainase dan Jaringan Irigasi.
Baca Juga : Buka Sosialisasi Desk Pilkada, Bataralifu Harapkan Pilkada Serentak Berjalan Sukses
Terkait situasi bencana banjir tersebut, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Wajo telah menerbitkan Surat Keputusan tentang Status Tanggap Darurat.
Pemerintah Kabupaten Wajo juga telah melakukan upaya-upaya untuk penanggulangan dan meminimalisir dampak bencana serta perbaikan infrastruktur sesuai dengan anggaran dan kewenangan yang dimiliki.
Pj. Bupati Wajo juga menyampaikan estimasi kebutuhan Anggaran Perbaikan Infrastruktur senilai Rp. 412.918.539.000 yang diharapkan berasal dari Bantuan Keuangan APBN Rp. 212.918.539.000 dan sisanya Rp.200.000.000.000 dari APBN/APBD Provinsi yang dikhususkan untuk perbaikan ruas ruas jalan Provinsi yang berada di Kabupaten Wajo.
Baca Juga : Hadiri Jambore Kader Posyandu, Pj Bupati Ajak Kader Kedepankan Semangat Gotong Royong
Kunjungan kerja komisi V mengikutsertakan mitra kerjanya dari Kementerian PUPR, Ditjen Sumber Daya Air, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Bina Konstruksi, BPJT, Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, BMKG dan Basarnas.
Para mitra kerja kemudian memaparkan program/kegiatan yang telah dilakukan pasca bencana banjir dan rencana kegiatan infrastruktur yang akan dilakukan.
Kunjungan kerja diakhiri dengan peninjauan lokasi terdampak bencana banjir di Desa Ujungpero Kec. Sabbangparu yang diakibatkan oleh runtuhnya tanggul dari Sungai Walanae.
Baca Juga : Rapat Paripurna Perdana DPRD Wajo Bahas Agenda Penting dan Susunan Keanggotaan Fraksi
