RAKYATKU.COM, BARRU - Bupati Barru, Suardi Saleh menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pensiun PNS dan SK Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Lingkup Pemerintah Kabupaten Barru di Lantai 6 MPP Kantor Bupati Barru, Selasa (23/04/2024).
Acara ini dihadiri oleh Kepala BKPSDM, Direktur RSUD La Patarai, perwakilan PT Taspen Makassar, para pimpinan OPD, serta para penerima SK Pensiunan dan SK baru bagi tenaga PPPK.
Dalam sambutannya, Bupati Barru menyampaikan terima kasih atas pengabdian dan dedikasi para PNS yang telah memasuki masa pensiun. Ia berharap para pensiunan tetap menjalin silaturahmi dan memberikan sumbangsih pemikirannya untuk pembangunan daerah.
Baca Juga : Dari Dusun Nepo, Bupati Barru Pimpin Upacara Hari Pendidikan Nasional: Merdeka Belajar untuk Indonesia Maju!
Suardi Saleh juga mengucapkan selamat kepada para PPPK yang telah dinyatakan lolos seleksi. Ia mengingatkan bahwa mereka adalah orang-orang pilihan yang harus membuktikan kinerjanya di OPD masing-masing.
"Tugas Anda adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai dengan tupoksi," tegas Bupati.
Ia menambahkan bahwa saat ini masyarakat membutuhkan pelayanan yang berkualitas dan bermutu. Oleh karena itu, disiplin dan inovasi menjadi kunci utama dalam memberikan pelayanan yang prima.
Baca Juga : Bupati Janji Umrah, Kafilah Barru Berlaga di MTQ XXXIII Sulsel Target Raih Prestasi
"Jaga kedisplinan, selalu berinovasi, jangan masa bodoh untuk membuat sesuatu yang baik dengan tanggung jawab moril," pesan Suardi Saleh.
Bupati Barru juga menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Barru telah membuat perjanjian kinerja lima tahun untuk PPPK. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja para PPPK dan mewujudkan kesamaan dan keserataan dengan PNS.
Baca Juga : Jambore Pendidikan Barru Digelar di Kaki Gunung Nepo, Bupati Janji Akses Jalan Segera Diperbaiki
Pada kesempatan ini, Kepala BKPSDM, Syamsir, menyebutkan bahwa jumlah PNS yang menerima SK Pensiun sebanyak 73 orang, dengan rincian JPT Pratama 2, Administrator 1, Pengawas 5, Pelaksana 9, dan Fungsional 56 (Guru 48, Kesehatan 3, Teknis 5).
Sedangkan untuk PPPK, jumlahnya mencapai 145 orang, dengan rincian Teknis 35, Kesehatan 17, dan Guru 93.
