Sebelumnya, Bupati perempuan pertama di Sulsel ini pernah bertemu dan menjadi narasumber di Kabupaten Bone-Bone, Tanalili, Sabbang, dan Sabbang Selatan.
“Sejak masa orde baru, pemerintah kita melakukan pendekatan pembangunan partisipatif dalam arti melibatkan seluruh masyarakat dalam proses pembangunan. Misalnya ada masalah stunting di daerah, jangan hanya menonton kasusnya saja tapi kita harus mengambil peran untuk menyelesaikan masalah stunting tersebut,” kata Indah.
Baca Juga : 25 Tahun Luwu Utara, Pj Gubernur Bahtiar Apresiasi Pencapaian Pembangunan Daerah
“Untuk itu kita harus melakukan revitalisasi atau pengaktifan kembali dasa wisma yang diharapkan berperan dalam pencegahan kasus tersebut,” lanjut ibu dua anak ini.
Indah mengungkapkan, jika sepuluh wisma tersebut aktif maka akan ada lebih dari 3000 sepuluh wisma di Kabupaten Luwu Utara.
“Pada akhirnya jika dasa wismana berfungsi maka desa tersebut menjadi desa siaga karena pengurus dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diselenggarakan secara terbuka sangat aktif maka pemerintahan desa atau desa akan sangat terbantu,” kata Indah.
Baca Juga : Bupati Luwu Utara Apresiasi Kamp Pemuda PPGT Klasis Sangbualambe'
Pada dasarnya, lanjut Indah, dasa wisma menguntungkan bagi anggotanya sendiri.
“Saya yakin kalau dasa wismanya aktif, tidak akan ada yang tertinggal dalam pembangunan. Selain bermanfaat bagi anggotanya sendiri, teman-teman kepala desa juga akan sangat terbantu. Secara politis tidak perlu kerja keras karena sudah menyentuh semuanya dengan program tersebut,” jelas istri anggota DPR RI, Muhammad Fauzi.
Untuk itu, Indah berharap sepuluh wisma tersebut dapat direvitalisasi dan dipastikan aktif untuk mensukseskan 10 program utama PKK.
Baca Juga : Bupati Lutra: Bendungan Rongkong Jadi Kebutuhan Prioritas Mendesak
“Tugas saya adalah melakukan revitalisasi, kita meletakkan landasan bagi Luwu Utara yang jaya. Akhirnya, saya mohon sekali kepada para ibu untuk memberi semangat. Pada dasarnya dasa wisma untuk membangun dan membantu pemerintah sekaligus mengambil peran penyelenggaraan pemerintahan dalam pembangunan,” kata Indah.
