RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Sekretariat DPRD Kota Makassar menggelar diskusi publik tentang Akuntabilitas Politik Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Baca Juga : Pasca-Kenaikan Pertamax: DPRD Makassar Desak Pemkot Jamin Daya Beli Warga dan Cegah Spekulasi Pasar
Baca Juga : MHM Jadi Catatan Pansus LKPJ, DPRD Dorong Tata Kelola Anggaran Lebih Efisien
Kegiatan tersebut sebagai bentuk refleksi akhir tahun yang diselenggarakan di Hotel Aston Makassar, Jl Sultan Hasanuddin, Senin 18 Desember 2023.
Baca Juga : Pasca-Kenaikan Pertamax: DPRD Makassar Desak Pemkot Jamin Daya Beli Warga dan Cegah Spekulasi Pasar
Baca Juga : MHM Jadi Catatan Pansus LKPJ, DPRD Dorong Tata Kelola Anggaran Lebih Efisien
Diskusi publik ini juga menghadirkan narasumber diantaranya, Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallo, Kepala Puslatbang KMP LAN, Andi Taufik dan Peneliti Celebes Research Center (CRC), Andi Wahyudin.
Baca Juga : Pasca-Kenaikan Pertamax: DPRD Makassar Desak Pemkot Jamin Daya Beli Warga dan Cegah Spekulasi Pasar
Baca Juga : MHM Jadi Catatan Pansus LKPJ, DPRD Dorong Tata Kelola Anggaran Lebih Efisien
Baca Juga : PKS Makassar Jadikan Kurban sebagai Gerakan Pelayanan Sosial dan Penguatan Kepedulian Masyarakat
Rudianto Lallo mengatakan selama ini yang diketahui masyarakat terkait fungsi anggota legislatif hanya monitoring, pengawasan dan legislasi.
Baca Juga : Pasca-Kenaikan Pertamax: DPRD Makassar Desak Pemkot Jamin Daya Beli Warga dan Cegah Spekulasi Pasar
Baca Juga : MHM Jadi Catatan Pansus LKPJ, DPRD Dorong Tata Kelola Anggaran Lebih Efisien
Namun di Kota Makassar sendiri, kata Rudianto Lallo, ada kegiatan yang bisa lebih mengintensifkan anggota dewan bisa bertemu dan berinteraksi langsung dengan rakyatnya.
Baca Juga : Pasca-Kenaikan Pertamax: DPRD Makassar Desak Pemkot Jamin Daya Beli Warga dan Cegah Spekulasi Pasar
Baca Juga : MHM Jadi Catatan Pansus LKPJ, DPRD Dorong Tata Kelola Anggaran Lebih Efisien
"Selain kegiatan reses, sekarang sudah ada kegiatan kunjungan dapil atau Kundapil. Anggota DPRD turun langsung meninjau program pemerintah dan bertemu dengan masyarakat," ujarnya.
Baca Juga : Pasca-Kenaikan Pertamax: DPRD Makassar Desak Pemkot Jamin Daya Beli Warga dan Cegah Spekulasi Pasar
Baca Juga : MHM Jadi Catatan Pansus LKPJ, DPRD Dorong Tata Kelola Anggaran Lebih Efisien
Baca Juga : DPRD Makassar Ingatkan Prioritas Pendidikan di Tengah Kenaikan Anggaran MHM
Kemudian, lanjut Politisi Partai Nasdem bertagline Anak Rakyat ini, ada kegiatan pengawasan penyebarluasan peraturan daerah (Perda) yang dikenal dengan nama Sosper.
Baca Juga : Pasca-Kenaikan Pertamax: DPRD Makassar Desak Pemkot Jamin Daya Beli Warga dan Cegah Spekulasi Pasar
Baca Juga : MHM Jadi Catatan Pansus LKPJ, DPRD Dorong Tata Kelola Anggaran Lebih Efisien
Kegiatan tersebut, seyogyanya memberikan pemahaman kepada masyarakat akan adanya regulasi atau aturan yang telah dibentuk oleh pemerintah kota dan legislatif dalam bentuk Perda.
Baca Juga : Pasca-Kenaikan Pertamax: DPRD Makassar Desak Pemkot Jamin Daya Beli Warga dan Cegah Spekulasi Pasar
Baca Juga : MHM Jadi Catatan Pansus LKPJ, DPRD Dorong Tata Kelola Anggaran Lebih Efisien
"Kegiatan-kegiatan seperti inilah kemudian yang menjadikan pertanggungjawaban, jadi fungsi anggota legislatif tidak hanya datang ke kantor, rapat begitu saja, tapi ada aktivitas diluar yang bisa membuktikan sebagai representasi wakil rakyat," ungkapnya.
Baca Juga : Pasca-Kenaikan Pertamax: DPRD Makassar Desak Pemkot Jamin Daya Beli Warga dan Cegah Spekulasi Pasar
Baca Juga : MHM Jadi Catatan Pansus LKPJ, DPRD Dorong Tata Kelola Anggaran Lebih Efisien
Baca Juga : MHM Jadi Catatan Pansus LKPJ, DPRD Dorong Tata Kelola Anggaran Lebih Efisien
"Kita ingin stigma masyarakat bahwa anggota DPRD ketika terpilih dia selalu lupa sama konstitute-nya, lupa sama rakyatnya. Makanya melalui berbagai kegiatan ini menunjukkan bahwa akuntabilitas anggota DPRD Makassar bisa dipertanggungjawabkan," cetusnya.
