RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Sekretariat DPRD Kota Makassar menggelar diskusi publik tentang Akuntabilitas Politik Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Baca Juga : Rudianto Lallo Desak BNN dan Polda Putus Mata Rantai Narkoba di Sulsel, Bukan Sekadar Menyisir Kampung
Baca Juga : Penasehat Hukum Bayi yang Meninggal di RSIA Paramount Buka Suara, Keluarga Minta Keadilan
Kegiatan tersebut sebagai bentuk refleksi akhir tahun yang diselenggarakan di Hotel Aston Makassar, Jl Sultan Hasanuddin, Senin 18 Desember 2023.
Baca Juga : Rudianto Lallo Desak BNN dan Polda Putus Mata Rantai Narkoba di Sulsel, Bukan Sekadar Menyisir Kampung
Baca Juga : Penasehat Hukum Bayi yang Meninggal di RSIA Paramount Buka Suara, Keluarga Minta Keadilan
Diskusi publik ini juga menghadirkan narasumber diantaranya, Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallo, Kepala Puslatbang KMP LAN, Andi Taufik dan Peneliti Celebes Research Center (CRC), Andi Wahyudin.
Baca Juga : Rudianto Lallo Desak BNN dan Polda Putus Mata Rantai Narkoba di Sulsel, Bukan Sekadar Menyisir Kampung
Baca Juga : Penasehat Hukum Bayi yang Meninggal di RSIA Paramount Buka Suara, Keluarga Minta Keadilan
Rudianto Lallo mengatakan selama ini yang diketahui masyarakat terkait fungsi anggota legislatif hanya monitoring, pengawasan dan legislasi.
Baca Juga : Rudianto Lallo Desak BNN dan Polda Putus Mata Rantai Narkoba di Sulsel, Bukan Sekadar Menyisir Kampung
Baca Juga : Penasehat Hukum Bayi yang Meninggal di RSIA Paramount Buka Suara, Keluarga Minta Keadilan
Namun di Kota Makassar sendiri, kata Rudianto Lallo, ada kegiatan yang bisa lebih mengintensifkan anggota dewan bisa bertemu dan berinteraksi langsung dengan rakyatnya.
Baca Juga : Rudianto Lallo Desak BNN dan Polda Putus Mata Rantai Narkoba di Sulsel, Bukan Sekadar Menyisir Kampung
Baca Juga : Penasehat Hukum Bayi yang Meninggal di RSIA Paramount Buka Suara, Keluarga Minta Keadilan
"Selain kegiatan reses, sekarang sudah ada kegiatan kunjungan dapil atau Kundapil. Anggota DPRD turun langsung meninjau program pemerintah dan bertemu dengan masyarakat," ujarnya.
Baca Juga : Rudianto Lallo Desak BNN dan Polda Putus Mata Rantai Narkoba di Sulsel, Bukan Sekadar Menyisir Kampung
Baca Juga : Penasehat Hukum Bayi yang Meninggal di RSIA Paramount Buka Suara, Keluarga Minta Keadilan
Baca Juga : Anggota DPRD Makassar Ungkap Hasil Audit Medik RS Paramount, Ditemukan Kelalaian
Kemudian, lanjut Politisi Partai Nasdem bertagline Anak Rakyat ini, ada kegiatan pengawasan penyebarluasan peraturan daerah (Perda) yang dikenal dengan nama Sosper.
Baca Juga : Rudianto Lallo Desak BNN dan Polda Putus Mata Rantai Narkoba di Sulsel, Bukan Sekadar Menyisir Kampung
Baca Juga : Penasehat Hukum Bayi yang Meninggal di RSIA Paramount Buka Suara, Keluarga Minta Keadilan
Kegiatan tersebut, seyogyanya memberikan pemahaman kepada masyarakat akan adanya regulasi atau aturan yang telah dibentuk oleh pemerintah kota dan legislatif dalam bentuk Perda.
Baca Juga : Rudianto Lallo Desak BNN dan Polda Putus Mata Rantai Narkoba di Sulsel, Bukan Sekadar Menyisir Kampung
Baca Juga : Penasehat Hukum Bayi yang Meninggal di RSIA Paramount Buka Suara, Keluarga Minta Keadilan
"Kegiatan-kegiatan seperti inilah kemudian yang menjadikan pertanggungjawaban, jadi fungsi anggota legislatif tidak hanya datang ke kantor, rapat begitu saja, tapi ada aktivitas diluar yang bisa membuktikan sebagai representasi wakil rakyat," ungkapnya.
Baca Juga : Rudianto Lallo Desak BNN dan Polda Putus Mata Rantai Narkoba di Sulsel, Bukan Sekadar Menyisir Kampung
Baca Juga : Penasehat Hukum Bayi yang Meninggal di RSIA Paramount Buka Suara, Keluarga Minta Keadilan
Baca Juga : Penasehat Hukum Bayi yang Meninggal di RSIA Paramount Buka Suara, Keluarga Minta Keadilan
"Kita ingin stigma masyarakat bahwa anggota DPRD ketika terpilih dia selalu lupa sama konstitute-nya, lupa sama rakyatnya. Makanya melalui berbagai kegiatan ini menunjukkan bahwa akuntabilitas anggota DPRD Makassar bisa dipertanggungjawabkan," cetusnya.
