RAKYATKU.COM -- Badan Perencanaan Pembanguan Daerah (Bappeda ) bersama Pendamping Unit Layanan Disabilitas (ULD) Ketenagakerjaan Kota Makassar memperkuat kolaborasi untuk mewujudkan Makassar sebagai kota inklusi untuk semua.
"Penguatan kolaborasi ini sudah dikoordinasikan dengan Kantor Komisi Nasional Disabilitas (KND) di Jakarta dan disambut baik," kata Pendamping ULD Ketenagakerjaan Kota Makassar, Abd Rahman di Makassar, Jumat (11/8/2023).
Dia mengatakan, dalam rangka mewujudkan Makassar sebagai kota yang inklusif dan untuk semua, pihak Bappeda Makassar bersama pihak ULD Ketenagakerjaan Kota Makassar telah melakukan koordinasi dan audiensi ke Kantor KND di Jakarta awal pekan ini.
Baca Juga : Hadiri FGD Dispar Makassar, Bapenda Bicara Peningkatan PAD Terkait Event Hiburan
Menurut dia, rombongan Pemerintah Kota Makassar yang diterima langsung oleh Ketua KND, Dante Rigmalia menyambut baik dan mengapresiasi penguatan kolaborasi dua lembaga untuk mendorong Kota Makassar sebagai kota inklusi.
Langkah Pemerintah Kota Makassar yang telah memberikan penguatan melalui berbagai kebijakan dan pelibatan organisasi penyandang disabilitas dalam seluruh proses pembangunan di Kota Makassar juga merupakan salah satu hal yang diapresiasi oleh KND.
Adapun bentuk kolaborasi Pemkot Makassar melalui bappeda dengan ULD Ketenagakerjaan Makassar, lanjut Abd Rahman, akan dilakukan dalam bentuk mengawal kebijakan dan penganggaran yang berpihak kepada penyandang disabilitas di setiap SKPD di Kota Makassar.
Baca Juga : KPU Bersama Bappeda Makassar Gelar Audiensi Penyusunan Visi Misi dan Program Paslon Wali Kota
Dari hasil konsultasi di KND diketahui, kota inklusif bukan merupakan sebuah tujuan, tapi merupakan sifat sebuah kota yang dalam mencapai hal tersebut dibutuhkan kebersamaan dan kolaborasi oleh semua pihak untuk berproses bersama.
Termasuk mengakomodasi isu-isu strategis yang menjadi perhatian dengan penguatan regulasi di setiap daerah.
"Selain itu, peningkatan akses layanan kepada penyandang disabilitas di semua jenjang layanan, sinkronisasi data dari semua pemangku kepentingan yang belum maksimal, pemenuhan hak-hak dasar, dan mengeliminir stigma menjadi tantangan di lapangan," kata Abd Rahman.
Baca Juga : Bappeda Kota Makassar Gelar Forum Konsultasi Bahas Rancangan Teknokratik RPJMD 2025-2029
Karena itu, harapan dari KND bahwa Makassar sebagai pintu gerbang Indonesia timur melalui komitmen Pemerintah Kota Makassar dapat mengimplementasikan berbagai macam program pembangunan, sehingga dapat dirasakan oleh penyandang disabilitas, sekaligus menjadi contoh kota yang inklusif disabilitas bagi pemerintah kabupaten/kota di wilayah timur Indonesia.
