RAKYATKU.COM, BARRU - Warga Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, ramai-ramai datang mencari keadilan di Dinas Sosial Barru.
Mereka protes karena haknya sebagai penerima beras cadangan pangan pemerintah dihapuskan semena-mena oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Soppeng Riaja tanpa melalui musyawarah.
Megawati, salah satu warga yang ditemui, mengaku tidak lagi menerima beras bantuan tersebut karena namanya dihapuskan dan diganti orang lain berdasarkan data dari pemerintah desa.
Baca Juga : BLT-DD Cair! 60 Keluarga di Desa Siddo Terima Bantuan Rp300.000
"Kami menemui Pak Kadis Sosial meminta nama kami sebagai penerima bantuan beras dikembalikan," katanya, Senin (26/6/2023).
Menurut Megawati, banyak nama pengganti yang ternyata warga mampu, yang seharusnya tidak layak menerima bantuan pemerintah. Data pengganti ini dikeluarkan pihak pemerintah desa.
Pihaknya menduga ini ada hubungannya dengan politik setelah pemilihan kepala desa baru-baru ini. Sebab, pengakuannya, orang-orang yang mengganti itu adalah orang dekat dengan Kepala Desa Siddo.
Baca Juga : Duka Mendalam Pemkab Barru, Bupati Lepas Jenazah Almarhum Kadis Dukcapil
"Orang-orangnya (Kepala Desa Siddo) nakasi masuk jadi pengganti. Banyak orang mampu di situ. Malah kami yang dihapuskan sebagai penerima. Kami dapat informasi dari pendamping kecamatan kalau data yang dipakai data dari pemerintah Desa Siddo," ujarnya.
Warga yang datang ke Dinas Sosial sempat bertemu dengan Kepala Dinas Sosial, Andi Syarifuddin, dan berdialog secara tertutup di ruangannya.
Menurut Megawati, Kepala Dinas Sosial berjanji akan mencari solusi secepatnya sekaitan dengan masalah ini.
Baca Juga : Bupati Barru Hadiri Penamatan Siswa SMPN 22 Barru: Semangat Baru dan Pesan Penting untuk Masa Depan
Koordinator Kabupaten Pendamping PKH Barru, Basri, ketika menemui warga mengakui kaget dengan adanya laporan seperti ini. Ia berjanji akan melakukan evaluasi ke Desa Siddo.
"Kami juga kaget karena tidak ada perubahan nama dari Kementerian Sosial. Sebab, yang digunakan untuk penyaluran itu adalah data resmi dari pusat," kata Basri kepada warga.
Kepala Desa Siddo, Khaerul Rijal, yang dikonfirmasi membantah soal sumber data dari pemerintah desa. Menurutnya, data yang dipakai dalam penyaluran adalah data dari Kementerian Sosial.
Baca Juga : Plt. Ketua TP PKK Barru Resmikan Gerakan Pangan Murah di Tanete Riaja
"Kami klarifikasi bahwa data itu dari pendamping PKH, Bukan dari pemerintah Desa Siddo," Khaerul Rijal, Selasa (27/6/2023).
Ia juga menyatakan bahwa nama pengganti yang tertera di data itu bukanlah orang-orang dekatnya.
"Kami klarifikasi juga terkait itu. Kami ini memang harus dekat dengan semua masyarakat bukan hanya orang tertentu saja, sebab ini menjadi tupoksi kami," ujarnya.
Baca Juga : Dari Dusun Nepo, Bupati Barru Pimpin Upacara Hari Pendidikan Nasional: Merdeka Belajar untuk Indonesia Maju!
Terkait kisruh penerima bantuan ini, Kepala Dinas Sosial Barru, Kepala Desa Siddo, dan pendamping telah duduk bersama untuk mencari solusi agar persoalan bisa selesai.
