RAKYATKU.COM, JAKARTA - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) menyampaikan terimakasih atas pengelolaan anggaran bebas korupsi di lingkup Kementerian Pertanian selama tujuh tahun terakhir. Hal ini seperti yang terlihat dalam opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP yang diberikan Badan Pengawas Keuangan BPK atas laporan keuangan 2022.
Menurut SYL, WTP yang selama ini ada merupakan bukti bahwa pengelolaan uang negara berjalan dengan baik sesuai aturan dan prosedur. Apalagi Kementerian Pertanian juga pernah beberapa waktu lalu mendapatkan penghargaan anti korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Clu atau petunjuknya adalah no korupsi. Dan clu itu menghasilkan kita punya WTP WBK/WBBM 5 tahun clear and clean. Kita menghasilkan 22 wilayah bebas korupsi dan kita adalah kementerian yang mendapat penghargaan dari KPK sebagai Nasional Anti Korupsi," ujar SYL, Kamis, (22/6/2023).
Baca Juga : Indonesia Jalin Kerjasama Teknologi Pertanian dengan Iran
Mengenai hal ini, SYL berharap jajaran kerja Kementan tetap mempertahankan idealismenya untuk membangun pertanian dan memprioritaskan kepentingan bangsa. Salah satu yang wajib diwujudkan adalah memperkokoh ketahanan pangan nasional.
"Saya minta kalian (pegawai kementan) terus mempertahankan idealisme saudara. Sebab hidup ini bukan hanya uang. Saya selalu mendapat penghargaan dari bangsa. saya pernah menerima Bintang Maha Putra Utama dari negara karena memberi makan 17 provinsi. Jadi kita kerja yuk dan bangun pertanian ini menjadi lebih baik," katanya.
SYL menambahkan, pimpinan dan jajaran pegawai di lingkup kementan harus memegang komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.
Baca Juga : Pj. Gubernur Jateng Apresiasi Mentan Amran atas Solusi Cepat Bagi Petani
Di antaranya melalui pelaksanaan island of integrity sebagai sumber daya organisasi yang berintegritas dan terhindar dari korupsi. Pelaksanaan zona integritas ini penting dilakukan untuk pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit kerja atau satuan kerja yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Diharapkan unit yang membangun Zona Integritas dan mendapat predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dapat menjadi percontohan bagi unit kerja/satuan kerja lain tentang menerapkan tata kelola yang baik serta memberikan pelayanan publik yang prima dan berintegritas," jelasnya.
