RAKYATKU.COM, JAKARTA-- Tim Pengendalian inflasi Daerah (TPID) Sulsel menyelenggarakan Capacity Building pada tanggal 1-2 Februari 2023 di DKI Jakarta diikuti oleh perwakilan TPID Provinsi dan Kab/Kota. Kegiatan capacity building Sulsel dipimpin langsung oleh M. Ichsan Mustari (Asisten II Ekonomi dan Pembangunan) selaku Sekretaris I TPID Sulsel dan diikuti oleh Perwakilan Pimpinan Kantor Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Staff Ahli Gubernur, Plt. Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan, Pimwil Bulog Divre Sulselbar, Kepala Dinas Perdagangan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Peternakan, Kepala Dinas Kelautan Perikanan, dan anggota TPID Provinsi/Kab/Kota lainnya baik yang wilayahnya menjadi juara yaitu TPID Provinsi Sulsel maupun nominasi dalam TPID Award 2022 yang lalu yaitu TPID Kota Makassar, Kota Pare-pare, Kab. Pangkep dan Kab. Kep. Selayar. TPID Kota Pare-pare dihadiri langsung oleh Walikota Pare-Pare dan Asisten II Ekonomi Kota Pare-Pare. TPID Kab. Kep. Selayar dihadiri oleh Wakil Bupati Kep. Selayar dan Kabag Perekonomian Kep. Selayar. Sementara Kab. Pangkep diwakili oleh Kabag Perekonomian dan Staf Ahli Walikota. Kota Makassar diwakili oleh Sekda, Staf Ahli dan Direktur Teknik dan Perpasaran PD Pasar Makassar.
Kegiatan Capacity Building TPID Sulsel 2023 yang difasilitasi oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan ini bertujuan untuk memperkuat strategi pengendalian inflasi daerah dan apresiasi pencapaian TPID Terbaik pada TPID Award 2022 melalui pengembangan kapabilitas penanggung jawab TPID di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, Capacity Building juga merupakan langkah koordinasi strategi pengendalian inflasi 2023 melalui studi komparatif dengan TPID DKI Jakarta yang memiliki pengalaman yang luas dan inovasi yang beragam dalam pengendalian inflasi. Berbagai insight dan informasi yang didapatkan selama Capacity Building menjadi modal penting bagi TPID Sulsel dalam penguatan program pengendalian inflasi guna mengantisipasi berbagai risiko yang diperkirakan masih cukup tinggi di sepanjang tahun 2023.
Kegiatan Capacity Building diawali dengan sharing session bersama TPID DKI Jakarta yang diisi secara langsung oleh Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan DKI Jakarta, Direktur Utama PT. Food Station, Direktur Perkulakan Retail PD Pasar Jaya. Beberapa pembahasan utama strategi pengendalian inflasi yang dipaparkan a.l: 1.) Model Kerjasama Antar Daerah (KAD) dan pengaturan pasokan melalui sinergi BUMD pangan DKI Jakarta (Pasar Jaya, Food Station dan Dharma Jaya); 2.) Penanganan dampak inflasi melalui subsidi bahan pangan ; dan 3.) Mekanisme koordinasi forum TPID.
Baca Juga : BI Sulsel Siap Dukung Pengembangan Sektor Pertanian, Perikanan, dan Peternakan lewat KUR
Pada hari berikutnya, TPID Sulsel melakukan kunjungan lapangan ke PT. Food Station untuk mempelajari secara langsung sentra pengolahan dan distribusi beras dan PD Pasar Jaya untuk mendalami pengelolaan pasar induk terutama untuk komoditas hortikultura. TPID Sulsel selanjutnya berkunjung ke BAKTI Kominfo yang diterima langsung oleh Direktur LTI BAKTI Kominfo. Pada saat kunjungan ke BAKTI Kominfo, tim TPID Sulsel memahami pentingnya peran kolaborasi Pemerintah Pusat, Daerah dan Penyedia Infrastruktur IT dalam mendorong digitalisasi untuk mendukung kelancaran distribusi bahan pangan sekaligus memperluas akses jaringan internet di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan diakhiri dengan kunjungan ke PT. Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart) yang diterima langsung oleh Direktur Corporate Affairs dengan pembahasan utama potensi sinergi keterlibatan toko retail dalam pengendalian inflasi di Sulsel.
Kedepan, TPID Sulsel akan terus berkomitmen dalam berinovasi mengimplementasikan solusi pengendalian inflasi secara lebih komprehensif. Sebagai persiapan menjelang Idul Fitri dan Libur lebaran 2023 nanti, TPID Sulsel termasuk Bank Indonesia akan terus berkolaborasi dengan toko retail untuk mendukung pasar murah dan mendorong keterlibatan UMKM dalam kegiatan pengendalian inflasi sehingga stabilitas harga dapat terus dijaga baik di tingkat Provinsi maupun Kab/Kota. (*)
