RAKYATKU.COM, JAKARTA - Pemerintah resmi mencabut kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada akhir 2022 lalu. Memasuki masa transisi ini, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran terkait untuk tetap waspada dan berhati-hati dalam mengambil kebijakan agar tetap menjaga stabilitas perekonomian Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi pada Rapat Koordinasi Nasional Transisi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) 2023, Kamis (26/1/2023), di Gedung AA Maramis, Jakarta Pusat.
“Setelah PPKM kita cabut di akhir tahun 2022, masa ini adalah masa transisi dan kita tetap harus waspada, hati-hati dalam memutuskan kebijakan, utamanya ekonomi yang sekarang ini kita berada pada posisi yang sangat baik,” ujar Presiden Jokowi.
Baca Juga : Pj Gubernur Sulsel Dampingi Presiden Jokowi Kunjungan Kerja di Kabupaten Bone
Presiden Jokowi menyampaikan, di tengah upaya penanganan pandemi pada 2022 lalu, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.
"Kuartal III berada di angka 5,72 dan year on year di tahun 2022, seperti tadi Pak Menko Airlangga menyampaikan 5,3 (persen), kalau itu tercapai sebuah prestasi yang sangat baik yang bisa kita capai," katanya.
Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi pun menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang bekerja bersama selama tiga tahun dalam upaya penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi dari tingkat pusat hingga ke tingkat desa.
Baca Juga : Danny Pomanto Dianugerahi Satyalencana Wira Karya 2024 oleh Presiden RI Joko Widodo
"Saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak-Ibu semuanya dan seluruh jajaran dari tingkat pusat sampai ke tingkat desa, yang telah bekerja keras selama tiga tahun dalam menangani pandemi maupun mengatasi ekonomi kita. Sebuah tantangan yang sangat berat, sebuah persoalan yang sangat sangat berat yang kita hadapi saat itu, dan tidak ada standarnya, tidak ada pakemnya, karena memang kita semuanya belum memiliki pengalaman dalam menangani pandemi ini," tuturnya.
Turut hadir dalam acara ini Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Panglima TNI Yudo Margono, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi.
